Masalah agraria di sejumlah daerah kembali mendapat sorotan. Kali ini, DPR RI mendesak agar konflik-konflik yang berkepanjangan itu segera dicarikan jalan keluarnya. Tapi, jalan menuju penyelesaiannya ternyata tak semulus harapan.
Di sisi lain, ego sektoral dan kebijakan antar-kementerian yang tumpang tindih justru menciptakan ketidakpastian baru. Alih-alih mereda, konflik malah bisa makin berlarut-larut karena hal ini.
Menurut Azis Subekti, Anggota Panitia Khusus Reforma Agraria DPR RI, akar masalahnya ada pada ketidaksinkronan kebijakan.
Masalah administratif yang ruwet itu, menurutnya, cuma memperkeruh situasi. Konflik agraria pada dasarnya sudah kompleks, lahir dari benturan peta negara dengan realitas masyarakat yang telah puluhan tahun hidup di atas suatu tanah.
Lanskap persoalan ini makin pelik dengan hadirnya beragam aktor. Dari BUMN, perusahaan swasta pemegang konsesi, hingga program transmigrasi warisan masa lalu semuanya terlibat.
Artikel Terkait
Mentan Zulhas Pastikan Konflik Timur Tengah Tak Pengaruhi Ketahanan Pangan Nasional
Laba Bersih Bank Jago Melonjak 114% pada 2025, Didorong Pertumbuhan Nasabah
RUU Hak Cipta Usulkan Karya Jurnalistik Dilindungi Hak Eksklusif dan Royalti
Pemerintah Rencanakan Pagar Raksasa untuk Atasi Konflik Gajah-Manusia di Way Kambas