Etanol dalam Bahan Bakar Jadi Buntut Negosiasi Alot SPBU Swasta dan Pertamina

Sepanjang tahun ini, kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo memang bikin pusing. Sektor energi pun jadi sorotan. Penyebabnya klasik sih, permintaan jauh melampaui pasokan yang ada. Gak heran, para operator SPBU swasta itu sampai minta tambahan kuota impor ke Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Namun begitu, permintaan mereka ditolak mentah-mentah. Bahlil punya alasan sendiri. Katanya, perusahaan-perusahaan swasta itu sebenarnya sudah dapat jatah impor, dengan jumlah yang sama seperti tahun 2024, bahkan ditambah 10 persen.

"Saya ingin mengatakan bahwa semua perusahaan-perusahaan swasta itu telah mendapatkan kuota impor, yang jumlahnya sama dengan 2024, ditambah dengan 10 persen," tegas Bahlil di Istana Negara, Rabu (27/8/2025).

Di sisi lain, Menteri Bahlil juga menegaskan posisi PT Pertamina. Sebagai BUMN strategis, pemerintah punya kewajiban untuk memperkuatnya, terutama dalam hal penyaluran BBM.

"Hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi Pertamina, kita yang akan memperkuat," katanya lagi.

Penunjukan Pertamina sebagai pemasok pun akhirnya dilakukan. Tapi, masalahnya nggak lantas selesai. Diskusi alot masih berlanjut antara SPBU swasta, kementerian, dan Pertamina soal mekanisme pembelian base fuel BBM murni sebelum dicampur aditif.

Syaratnya, swasta harus beli lewat kolaborasi dengan Pertamina. Mereka setuju sih awalnya. Tapi giliran base fuel dikirim via PT Pertamina Patra Niaga, mereka malah menolak. Alasannya, spesifikasi bahan bakunya kurang cocok.

Wakil Direktur Utama PT Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, mengungkapkan perjalanan negosiasi yang berliku. Awalnya, dua operator Vivo dan APR sepakat membeli 40 ribu barel untuk September 2025.

"Selanjutnya, setelah dua SPBU swasta itu berdiskusi kembali dengan kami, Vivo membatalkan untuk melanjutkan, setelah setuju 40 ribu barel. Akhirnya (pembelian base fuel selanjutnya) tidak disetujui lagi. Tinggal APR, ini akhirnya tidak juga, jadi tidak ada semua," paparnya dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (1/10/2025).