Ia mencontohkan kebijakan pendukung yang dimaksud, seperti upaya serius meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memberi insentif untuk investasi industri, dan memperkuat rantai pasok dalam negeri. Tanpa itu, jalan industri bisa terasa berat.
Sebelumnya, Saleh sudah menggarisbawahi sensitivitas sektor ini. Sebagai kontributor utama PDB industri dan ekspor manufaktur, perubahan kebijakan upah pasti beresonansi kuat. Pengaruhnya akan menyentuh tiga hal: biaya produksi, iklim investasi, dan dinamika penyerapan tenaga kerja.
Naiknya upah minimum entah karena perluasan rentang indeks atau hadirnya upah minimum sektoral pada akhirnya menaikkan biaya tenaga kerja secara struktural. Itu fakta yang tak terbantahkan.
Dan konsekuensinya? Dalam jangka pendek hingga menengah, kenaikan biaya ini berisiko menekan pertumbuhan output. Sektor padat karya akan paling merasakan dampaknya. Perusahaan pun cenderung jadi lebih hati-hati; ekspansi kapasitas dan perekrutan karyawan baru mungkin akan dipikirkan ulang.
"Strategi penyesuaian yang ditempuh pelaku usaha umumnya berfokus pada efisiensi, otomasi terbatas, atau rasionalisasi tenaga kerja," ujar Saleh.
Pilihan-pilihan seperti itu, meski masuk akal dari sisi bisnis, sayangnya bisa membatasi kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Sebuah dilema yang nyata di lapangan.
Artikel Terkait
Kolaborasi BRI dan BP Batam Pacu Investasi dan Daya Saing UMKM
Ekspor Batu Bara Anjlok, Sawit dan Besi Baja Jadi Penyelamat di 2025
JK: Forum Perdamaian Gaza Trump Bisa Jadi Jalan Hentikan Perang
Ekspor Sawit Indonesia Meledak di Akhir 2025, Tembus Rp 43 Triliun dalam Sebulan