3 Isu Politik yang Membayangi Pemerintahan Prabowo Menurut Hendri Satrio

Analis politik Hendri Satrio mengungkapkan adanya tiga isu strategis yang ia sebut sebagai "hantu" yang membayangi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketiga isu politik ini dinilai dapat mempengaruhi stabilitas sektor politik, hukum, dan ekonomi Indonesia.

1. Polemik Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Isu pertama yang menjadi perhatian publik adalah status kelulusan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbeda dengan kasus ijazah ayahnya, Jokowi, yang sudah tidak menjabat, Gibran saat ini masih aktif sebagai pejabat publik. Hendri menekankan pentingnya kejelasan status pendidikan Gibran mengingat saat ini ia sedang digugat secara perdata oleh Subhan Palal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait keabsahan ijazah SMA-nya.

Hendri menyoroti desakan masyarakat agar Gibran memberikan penjelasan transparan mengenai riwayat pendidikannya, termasuk klaim sekolahnya di Australia dan Singapura. Transparansi ini dinilai penting untuk meredam polemik berkelanjutan yang berpotensi mempengaruhi citra pemerintahan.

2. Kasus Hukum Silfester Matutina yang Belum Tuntas

Isu kedua menyangkut penundaan eksekusi terhadap Silfester Matutina, Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) yang telah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla. Meskipun putusan Mahkamah Agung telah dikeluarkan sejak Mei 2019, eksekusi hukum terhadap Silfester belum dilaksanakan.

Menurut Hendri, pembiaran kasus ini memberikan gambaran buruk terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo. Ironisnya, isu ini justru mengaburkan prestasi Kejaksaan yang berhasil mengembalikan kerugian negara triliunan rupiah dari kasus korupsi CPO.

3. Beban Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh (KCIC)

Isu ketiga adalah beban utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh yang mencapai Rp116 triliun. Proyek yang diresmikan oleh Jokowi ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar dari perencanaan awal.

Hendri mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak finansial proyek ini, dimana PT KAI (Persero) sebagai lead konsorsium harus menanggung kerugian mencapai Rp951,48 miliar per Juni 2025. Penolakan Kementerian Keuangan untuk membayar utang Whoosh menggunakan APBN semakin memperumit situasi keuangan proyek ini.

Hendri menegaskan pentingnya penyelesaian ketiga isu strategis ini untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan menghilangkan ketidakpastian yang dapat menghambat pembangunan nasional.