93 Sekolah Rakyat Mulai Beroperasi Juni 2026, Target Tampung Siswa Miskin

Sebanyak 93 Sekolah Rakyat (SR) akan mulai beroperasi pada pertengahan Juni 2026 dan siap menerima siswa baru dari keluarga kurang mampu pada tahun ajaran 2026/2027. Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa seluruh sekolah tersebut merupakan SR tahap II yang bersifat permanen dan dikelola langsung oleh kementerian.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, dari total 93 sekolah itu, sebanyak 69 unit ditargetkan rampung pembangunannya secara penuh pada 20 Juni mendatang. Sementara itu, 24 sekolah lainnya berstatus fungsional, artinya konstruksi belum sepenuhnya selesai namun sudah dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Meski demikian, setiap sekolah fungsional telah memiliki lima sarana utama, yaitu asrama, ruang kelas, rumah ibadah, dapur dan ruang makan, serta ruang guru.

“Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70 ribu pekerja,” ujar Saifullah dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Di sisi lain, pemerintah juga akan menambah sepuluh SR rintisan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Seluruh sekolah tambahan tersebut akan tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Menurut Saifullah, sekolah-sekolah rintisan itu akan memanfaatkan sejumlah gedung milik lembaga negara, seperti Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Badan Narkotika Nasional, dan Kementerian Pertanian.

“Jadi ini adalah tambahan sekolahan rintisan,” kata dia.

SR rintisan sendiri merupakan model pemerataan pendidikan yang dirancang untuk menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hingga saat ini, sudah terdapat 166 SR rintisan yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi.

Sekolah Rakyat merupakan program penyediaan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA yang diperuntukkan bagi keluarga pada desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini bertujuan memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029, yang diharapkan mampu menampung sekitar 500 ribu siswa.