Sulfikar juga menyoroti munculnya ketidakadilan dari proyek Whoosh. Dana yang sangat besar hanya dialokasikan untuk melayani jalur Jakarta-Bandung, yang dinilai sangat tidak adil bagi masyarakat di daerah lain yang juga membutuhkan sarana transportasi.
Selain itu, proyek ini berdampak pada layanan kereta lain yang dikelola PT KAI. Ketika PT KAI dipaksa untuk menutupi kerugian Whoosh, akhirnya layanan di sektor lain seperti KRL atau jalur antarkota bisa terganggu.
Keputusan Tanpa Kajian Matang
Proyek Whoosh dinilai disetujui tanpa perhitungan yang matang. Keputusan untuk memaksakan proyek kereta cepat ini disebut mencerminkan gaya kepemimpinan Jokowi yang mengutamakan kehendak pribadi dibandingkan kajian teknokratis.
"Jokowi merasa bisa mengubah Indonesia dengan membawa teknologi dari Cina. Namun, ketika diberitahu bahwa proyek ini tidak layak, biayanya terlalu tinggi, dan ada alternatif lain, dia tidak peduli," pungkas Sulfikar.
Ia menegaskan, penggunaan kekuasaan tersebut akhirnya menghasilkan keputusan yang sekarang membebani negara dan memiliki dampak luas bagi banyak warga Indonesia.
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir