SOMBONG TAPI TAK PUNYA KEMAMPUAN

Oleh: Ahmad Khozinudin, SH

Paket bantuan kemanusiaan dari Uni Emirat Arab itu akhirnya dikembalikan. Pemerintah Kota Medan memutuskan untuk mengirimnya balik, demi menyelaraskan diri dengan aturan pusat soal bantuan asing. Langkah ini, meski terkesan prosedural, punya riak yang jauh lebih dalam.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyebut keputusan ini diambil setelah pembicaraan panjang dengan kementerian dan badan penanggulangan bencana di tingkat nasional. Namun begitu, ada aroma lain yang tercium. Sumber masalahnya sepertinya ada di Jakarta.

“Koordinasi sudah kami lakukan secara intensif,” ujarnya.

Di sisi lain, status ‘bencana nasional’ untuk musibah di Sumatera ternyata masih juga tak kunjung ditetapkan oleh Prabowo Subianto. Akibatnya, penanganan jadi serba setengah-setengah. Mobilisasi sumber daya, dari tenaga sampai anggaran, berjalan tersendat. Kehadiran negara terasa kurang greget, bahkan cenderung ala kadarnya.

Dengan menutup pintu bagi bantuan internasional, celah pertolongan bagi korban pun menyempit. Padahal, relawan asing seringkali bisa menjangkau titik-titik yang luput dari perhatian pemerintah. Peluang untuk respons yang lebih cepat dan akurat akhirnya menguap begitu saja.

Sebenarnya, menolak bantuan luar itu sah-sah saja. Asalkan, kemampuan diri sendiri sudah mumpuni. Kesombongan baru boleh ada kalau diimbangi kapasitas. Sayangnya, realitanya jauh dari itu.

Kinerja pemerintah sekarang? Bisa dibilang, sudah tak becus, sombong lagi. Lihat saja di lapangan. Banyak korban yang hingga kini masih kesulitan dapat makan, apalagi listrik. Laporan dari tanah bencana sungguh memilukan.

Seorang jurnalis CNN bahkan dilaporkan menangis terisak saat melaporkan kondisi mereka. Korban bergantung pada relawan hanya untuk bertahan hidup. Ancaman kelaparan mengintai pasca banjir bandang menerjang.

Nah, ini yang menarik. Banyak yang menduga, kekhawatiran menetapkan status bencana nasional bisa memicu audit menyeluruh soal penyebab banjir. Dan semua orang tahu, akar masalahnya adalah deforestasi.

Penggundulan hutan terjadi secara brutal, didorong oleh izin HPH dan konversi lahan untuk industri sawit yang tak terkendali. Kalau audit benar-benar digelar, bisa-bisa oligarki sawit jadi kelabakan. Kabarnya, di Aceh pun Prabowo punya kepentingan di bisnis sawit. Apakah ini yang membuatnya enggan bertindak?

Pada akhirnya, seluruh penderitaan rakyat Sumatera ini bukan semata bencana alam. Ini adalah buah dari bencana politik pengelolaan sumber daya. Izin-izin yang diberikan ugal-ugalan untuk sawit dan tambang telah menggerus pertahanan alam.

Dan bencana lanjutan, yaitu kelaparan yang melanda korban, juga tak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah. Sebuah kebijakan dari mereka yang sebenarnya tak punya kemampuan, tetapi memilih untuk bersikap sombong dengan menolak bantuan. (")