MURIANETWORK.COM – Kritik pedas Presiden Prabowo Subianto soal ‘wisata bencana’ di Sumatera bukan cuma teguran biasa. Lebih dari itu, ini adalah sinyal politik yang jelas. Sang Presiden tampaknya tak ingin kabinetnya berjalan sendiri-sendiri, masing-masing dengan logika dan panggungnya sendiri.
Bencana, dalam situasi seperti ini, jadi ujian nyata. Siapa yang benar-benar bekerja sebagai perpanjangan tangan presiden, dan siapa yang bergerak dengan agenda pribadi?
Pengamat politik Arifki Chaniago melihatnya seperti itu. Dalam keterangan resminya, Selasa (16/12/2025), ia menyebut pernyataan Prabowo adalah upaya menarik kembali kendali atas narasi.
“Prabowo ingin memastikan setiap kehadiran pejabat di lokasi krisis ada dalam satu komando,” katanya. Bukan inisiatif individu yang malah bikin publik bingung.
Arifki tak menampik, saat bencana kerap muncul pejabat yang sibuk membangun citra.
“Tak bisa dipungkiri, di masa bencana sering kali muncul pejabat yang lebih sibuk membangun citra. Hadir membawa kamera, mengemas kepedulian secara visual, yang pada akhirnya berpotensi diterjemahkan publik sebagai investasi popularitas politik,”
Namun begitu, fenomena ini punya sisi lain. Menurut Arifki, hal itu juga tak lepas dari ruang komunikasi pemerintah yang kerap kosong saat menangani bencana.
Ketika negara tak hadir dengan narasi yang solid dan terkoordinasi, menteri pun terdorong tampil sendiri-sendiri. Itu upaya menunjukkan kehadiran negara, sih. Tapi masalah muncul saat kehadiran itu dibarengi produksi konten berlebihan. Niat baik jadi kehilangan legitimasi di mata rakyat.
Arifki menegaskan, presiden seharusnya tak terus-menerus dibebani urusan persepsi.
“Jika kementerian dan lembaga yang berwenang tidak menjalankan fungsi komunikasinya secara maksimal, maka seluruh sentimen negatif baik dari oposisi maupun publik akan bermuara ke presiden,”
Peringatan keras Prabowo sendiri dilontarkan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin lalu. Ia meminta pejabat dan tokoh publik yang mendatangi lokasi bencana di Sumatra tidak sekadar datang untuk foto-foto atau pencitraan.
Kepala negara mengaku prihatin. Ia melihat kecenderungan sebagian pihak menjadikan lokasi bencana layaknya “wisata bencana”.
“Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Kami tidak mau ada budaya wisata bencana,”
Pesan itu terdengar jelas. Sekarang, tinggal menunggu bagaimana para menteri dan pejabat menyikapinya.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Terima Laporan Strategis dari Wakil Ketua DPR Usai Kunjungan ke Rusia dan Prancis
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT