Ketika negara tak hadir dengan narasi yang solid dan terkoordinasi, menteri pun terdorong tampil sendiri-sendiri. Itu upaya menunjukkan kehadiran negara, sih. Tapi masalah muncul saat kehadiran itu dibarengi produksi konten berlebihan. Niat baik jadi kehilangan legitimasi di mata rakyat.
Arifki menegaskan, presiden seharusnya tak terus-menerus dibebani urusan persepsi.
Peringatan keras Prabowo sendiri dilontarkan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin lalu. Ia meminta pejabat dan tokoh publik yang mendatangi lokasi bencana di Sumatra tidak sekadar datang untuk foto-foto atau pencitraan.
Kepala negara mengaku prihatin. Ia melihat kecenderungan sebagian pihak menjadikan lokasi bencana layaknya “wisata bencana”.
Pesan itu terdengar jelas. Sekarang, tinggal menunggu bagaimana para menteri dan pejabat menyikapinya.
Artikel Terkait
Said Didu Beri Sinyal Bahaya: Kudeta Sunyi Mengintai Istana?
Prabowo Geram, Larang Pejabat Wisata Bencana
Banjir Bandang Sumatera: Penegakan Hukum atau Pencarian Kambing Hitam?
Aturan Baru Kapolri Buka Pintu Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Disorot Langgar Putusan MK