Dalam situasi seperti ini, sudah sepatutnya ketua umum partai mengambil langkah nyata untuk turut membantu negara sekaligus mendukung Presiden Prabowo.
Sebab, apabila demonstrasi terus berlangsung, stabilitas negara dan bangsa dapat terganggu, bahkan berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar bagi pemerintahan saat ini.
Oleh karena itu, PAN sebagai partai tempat Eko Patrio bernaung dan NasDem sebagai partai Ahmad Sahroni memiliki kewenangan penuh untuk bertindak. Kedua partai berhak mengevaluasi, sekaligus mungkin perlu mempertimbangkan pencopotan kader yang dinilai telah merusak citra DPR maupun partai.
Secara hukum, pencopotan keanggotaan kader dari partai dapat menjadi dasar pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait mekanisme PAW.
Jika PAN dan NasDem menempuh langkah tegas ini, publik akan menilai bahwa keputusan tersebut bukan hanya urusan disiplin internal, melainkan juga wujud tanggung jawab moral partai terhadap rakyat.
Langkah tegas ini akan memperlihatkan keseriusan partai menjaga kehormatan lembaga legislatif, memulihkan kepercayaan publik, serta menegakkan integritas demokrasi.
Dalam konteks kemarahan rakyat, memang benar sudah ada permintaan maaf dan rotasi jabatan. Akan tetapi tampaknya tuntutan publik kini semakin jelas. Sanksi tegas berupa pencopotan keanggotaan DPR melalui mekanisme PAW tampaknya telah menjadi harapan masyarakat.
Sebaliknya, bila partai hanya melakukan rotasi jabatan atau menerima permintaan maaf, publik akan menganggapnya sebagai bentuk pengabaian terhadap etika politik. Hal ini mungkin bisa berisiko merusak legitimasi partai dan mengurangi dukungan rakyat pada pemilu mendatang.
Tragedi Affan Kurniawan bukan sekadar insiden, melainkan cermin krisis moral politik. Semu hal ini harus disikapi oleh semua pihak khususnya Pemerintah dan DPR.
Hanya dengan langkah nyata seperti PAW dan lainnya, partai dapat membuktikan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh dijadikan permainan. Wakil rakyat harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Semoga rangkaian demonstrasi dan peristiwa yang terjadi dapat segera diselesaikan secara tuntas. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait, sekaligus bagi seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kedamaian, menjunjung kejujuran, serta menegakkan keadilan yang kita harapkan bersama dapat terwujud.
*(Penulis adalah pemerhati masalah sosial politik)
Artikel Terkait
Bahlil Cs Bikin Kinerja Terburuk Sejak Prabowo-Gibran Memerintah?
Mengapa Menteri Hukum Supratman Didesak untuk Dievaluasi?
Jebakan Utang Kereta Cepat Warisan Jokowi: Ancaman Nyata yang Wajib Diwaspadai Pemerintah
Raja Juli Bongkar Isu Ijazah Asli Saat Pidato di Depan Jokowi, Apa yang Terjadi?