Anggota DPR Bantah Program Makan Bergizi Gerus Dana Infrastruktur Pendidikan

Jakarta - Polemik soal anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menggerus dana infrastruktur pendidikan dibantah tegas oleh Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun. Menurutnya, narasi yang mempertentangkan kedua program itu keliru dan perlu diluruskan.

“Terlalu berlebihan dan tidak proporsional,” ujar Misbakhun di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan, pemerintah sama sekali tidak memotong alokasi untuk pembangunan sekolah. Justru sebaliknya, komitmen itu malah diperkuat dengan hadirnya sekolah rakyat di berbagai daerah.

Argumen utamanya sederhana: anggaran pendidikan dalam APBN selalu naik tiap tahun, mengikuti amanat konstitusi yang menetapkan porsi minimal 20 persen. Karena volume APBN sendiri membesar, nominal untuk pendidikan pun otomatis ikut terdongkrak. Jadi, mengalihkan sebagian dana pendidikan untuk MBG bukanlah bentuk pengurangan. Itu murni strategi alokasi.

“Ini karena pemerintah tidak pernah mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan, bahkan makin diperkuat,” katanya.

Program MBG sendiri sudah berjalan di daerah-daerah yang punya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Manfaatnya, terutama untuk anak sekolah, sudah bisa dirasakan. Sasaran program ini luas sekali, hampir 84 juta orang, dengan mayoritas tentu anak-anak usia sekolah.

Nah, di sinilah pemerintah pakai pendekatan cross cutting policy. Intinya, anggaran dibagi berdasarkan fungsi dan siapa yang menerima manfaat. Kalau programnya untuk perbaikan gizi anak sekolah, ya dananya mengalir dari pos yang relevan.

“Dengan demikian digunakan strategi membagi fungsi anggaran sesuai penerima manfaatnya… karena fungsinya adalah memperkuat gizi anak-anak Indonesia,” jelas Misbakhun.

Ia menambahkan, strategi alokasi macam ini justru menunjukkan kecermatan pemerintah. Bukan kesalahan, tapi upaya memperluas jangkauan program. Malah harus diapresiasi sebagai langkah cerdas, bukan dipolitisasi.

“Sebagai strategi alokasi maka pilihan tersebut diambil dan dilakukan. Ini murni wilayah strategi… Seharusnya strategi anggaran ini justru diberikan pujian,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga sudah angkat bicara. Ia membantah tudingan bahwa MBG bikin anggaran pendidikan terkuras, sekolah terbengkalai, atau nasib guru terlantar.

Anggaran pendidikan untuk 2026, kata Teddy, sudah disepakati pemerintah dan DPR. Semua program strategis tetap jalan. Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap berlanjut.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akses pendidikan justru diperlebar. Sekolah rakyat untuk anak putus sekolah dibangun, lengkap dengan asrama, makan bergizi, dan jaminan kesehatan. Pada 2025 nanti, pemerintah pusat juga akan merenovasi sekitar 16.000 sekolah meski urusan sekolah sebenarnya ada di tangan pemda dengan anggaran mencapai Rp17 triliun.

Tak cuma fisik, percepatan digitalisasi juga digenjot. Ratusan ribu televisi digital didistribusikan untuk mendukung pembelajaran, dan jumlahnya akan terus ditambah.

Jadi, klaim bahwa MBG mengorbankan infrastruktur pendidikan tampaknya tak berdasar. Dua program ini berjalan beriringan, masing-masing dengan porsinya sendiri.