Adi menambahkan, evaluasi kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Tetapi, tidak keliru juga jika publik menaruh harapan evaluasi itu segera dilakukan untuk perbaikan.
"Presiden itu punya segala-galanya untuk mendesain dan mengatur, bagaimana teman-teman dan mitra koalisi termasuk para pembantunya, mau dieksekusi atau terus dilanjutkan," katanya.
Menurutnya, akan berbahaya bagi Presiden Prabowo jika kegaduhan dari internal kabinet dibiarkan berlarut-larut.
"Artinya apa, jangan pernah seorang presiden itu takut kalau reshuffle, pergantian orang, akan melahirkan instabilitas politik, karena saya kira masih banyak cadangan-cadangan yang lain," pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Jokowi Pilih Forum Global di Singapura Saat Gugatan Ijazah Menggantung di PN Surakarta
Jimly Asshiddiqie Beberkan Praktik Ijazah Palsu yang Masih Jadi Penyakit Kronis Politik Indonesia
UGM Dinilai Gagal Tunjukkan Arsip Legalitas Ijazah Jokowi
KPU Solo Bantah Keras Isu Pemusnahan Berkas Pendaftaran Jokowi