Blunder Berkali-Kali dan Minim Kinerja, Menteri Ini Terancam Dicoret Presiden, Simak Bocoran Evaluasinya!

MURIANETWORK.COM - Tujuh bulan sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan sejak resmi dilantik.

Dalam periode ini, berbagai kebijakan mulai dijalankan dan derap kerja kabinet terus dikawal oleh publik.

Namun, seiring waktu, muncul evaluasi yang semakin keras terhadap sejumlah pembantu presiden.

Sejumlah pihak menilai, beberapa menteri belum menunjukkan kinerja optimal, bahkan justru menimbulkan kegaduhan yang merugikan citra pemerintah.

Kondisi ini memunculkan dorongan agar Presiden Prabowo segera melakukan penyegaran kabinet secara selektif.

Evaluasi ini tidak hanya muncul dari pengamat politik biasa, tetapi juga dari tokoh akademisi yang kerap menjadi rujukan dalam analisis pemerintahan.

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyampaikan bahwa penyegaran kabinet sebaiknya segera dilakukan.

Menurutnya, reshuffle bukan hanya soal politik, tapi menyangkut efektivitas kerja pemerintah secara keseluruhan.

Adi menekankan bahwa evaluasi menteri perlu didasarkan pada dua indikator utama, yaitu kinerja nyata dan kualitas komunikasi publik.

“Kalau kinerjanya tidak oke, ya mesti diganti,” ujar Adi dalam kanal YouTube miliknya, Kamis, 29 Mei 2025.

Sebagai analis komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi juga menyoroti gaya komunikasi sejumlah menteri yang kerap menimbulkan kontroversi.

Menurutnya, menteri yang terlalu sering membuat blunder atau pernyataan yang tidak tepat harus dievaluasi secara serius.

Ia menilai bahwa pejabat publik yang omongannya selalu menjadi bahan perbincangan negatif, bahkan bully di media sosial, menciptakan resistensi yang kontraproduktif terhadap kerja pemerintahan.

"Kalau penyampaiannya ke publik buruk, itu bisa merusak citra positif pemerintah," kata Adi.

Kritik ini tidak mengarah pada personal tertentu, namun menjadi sinyal bahwa publik kini menuntut profesionalisme dan integritas dari para pembantu presiden.

Menjabat sebagai menteri bukan hanya soal posisi strategis, tetapi juga tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan publik.

Lebih jauh, Adi menyarankan agar Presiden Prabowo menggunakan pendekatan objektif dalam menilai pembantunya.

Evaluasi yang transparan dan berbasis kinerja akan memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat luas.

Ia juga mendorong penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) secara konsisten. 

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ritme kerja kabinet agar tetap solid dan terarah.

Di tengah harapan masyarakat akan perubahan dan perbaikan layanan publik, sinyal reshuffle bisa menjadi momentum untuk memperkuat kabinet.

Tidak hanya sekadar mengganti sosok, tetapi menyusun tim yang benar-benar mampu bekerja secara profesional, efektif, dan mampu menyampaikan kebijakan pemerintah dengan baik ke publik.

Dengan begitu, pemerintah Prabowo-Gibran bisa menunjukkan keseriusan dalam membangun pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kebutuhan rakyat.

Biang Masalah! Pengamat Ungkap Tiga Menteri Prabowo Ini Layak Direshuffle, Siapa Saja?

MURIANETWORK.COM - Isu reshuffle atau perombakan kabinet Merah Putih kembali berhembus. Sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto dianggap bermasalah.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyatakan Presiden Prabowo Subianto sebaiknya melakukan reshuffle kabinet guna mengganti sejumlah menteri yang dinilai kerap menimbulkan kontroversi.

Menurut Jamiluddin, ada menteri yang kerap menimbulkan kontroversi sehingga menjadi beban bagi pemerintahan.

"Setidaknya ada tiga menteri yang bermasalah dan kerap kontroversial," kata Jamiluddin, dilansir pada Kamis (28/5/2025).

Jamiluddin memerinci tiga pembantu Prabowo di Kabinet Merah Putih yang kontroversi tersebut ialah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Tiga menteri tersebut hanya menjadi beban presiden," katanya.

Lebih lanjut Jamiluddin menganggap ketiga menteri itu kerap memicu kegaduhan yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan Presiden Prabowo.

Misalnya, kata dia, nama Budi Arie masuk surat dakwaan kasus judi online atau judol.

Surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus dalam perkara judol mengungkap soal jatah untuk ketua umum Projo itu dalam melindungi situs judi daring.

"Hal ini akan berimbas pada upaya Prabowo dalam pemberantasan korupsi di tanah air," imbuh Jamiluddin.

Adapun soal Budi Gunadi Sadikin alias BGS, Djamiluddin menyebut menkes yang bukan dokter itu sering membuat pernyataan kontroversial yang menyebabkan masyarakat menganggap pemerintahan era Prabowo jelek.

"Mayoritas guru besar di bidang kesehatan dan asosiasi kesehatan sudah kehilangan kepercayaan kepada Budi Gunadi," tutur Jamiluddin.

Mengenai posisi Bahli di Kabinet Merah Putih, Jamiluddin menilai menteri berlatar belakang pengusaha itu turut menambah beban Prabowo.

Alasannya, kalangan luas memberi nilai negatif kepada menteri asal Partai Golkar itu.

Sumber: HukamaNews