Sebut Pengusul Makzulkan Gibran Kampungan, Pakar Politik Selamat Ginting: Luhut Pragmatis & Penjilat!

MURIANETWORK.COM - Pengamat militer sekaligus jurnalis senior Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyoroti tajam pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut para pengusul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai "kampungan".

Menurut Ginting, sikap Luhut itu bukan hanya merendahkan proses demokrasi, tetapi juga mencerminkan karakter purnawirawan prajurit yang pragmatis dan oportunis, serta cenderung menjilat kekuasaan.

"Ini yang harus kita waspadai. Pernyataan seperti itu justru memperlihatkan bahwa ada purnawirawan yang tidak berdiri di atas prinsip, melainkan pada kepentingan kekuasaan. Itu bukan sikap negarawan," tegas Ginting dalam kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Kamis 8 Mei 2025.

Ginting menilai, usulan pemakzulan terhadap Gibran dari Forum Purnawirawan TNI seharusnya dipandang sebagai bentuk kewaspadaan dan kepedulian terhadap masa depan demokrasi. Bukan justru dicibir dengan istilah yang merendahkan.

"Yang demokratis justru mereka yang berani bersuara, bukan yang hanya bertepuk tangan untuk kekuasaan. Pernyataan Luhut malah menunjukkan dirinya sebagai purnawirawan yang tidak independen, terlalu pragmatis, dan loyal membabi buta," kata Ginting.

Ia juga mengingatkan kembali ucapan Prabowo Subianto pada 2018 soal Indonesia bisa bubar di 2030.

Menurut Ginting, salah satu variabel kuat menuju kehancuran itu kini tampak jelas yakni lahirnya dinasti politik Jokowi, dengan naiknya Gibran sebagai wakil presiden.

Bahkan, Ginting menyebut kondisi ini sebagai ancaman serius terhadap moralitas kekuasaan dan demokrasi Indonesia.

"Baru seminggu Gibran dilantik, sudah ada spanduk Gibran 2029. Semua ini dikendalikan tanpa proses institusional yang wajar. Di masa Jokowi, Wanjakti dan norma militer dikesampingkan, semua ditentukan oleh satu tangan," tegasnya.

Ginting pun mengapresiasi keberanian Try Sutrisno, Wapres ke-6 RI sekaligus mantan Panglima ABRI, yang berani mengkritik kekuasaan sejak era Jokowi bahkan hingga SBY.

Ia berharap Presiden Prabowo bisa merespons kritik dengan bijak seperti SBY dulu, dan tidak mengikuti pola Luhut yang dinilai hanya memperkuat oligarki.

"Try Sutrisno memberi teladan bagaimana seorang purnawirawan sejati bertindak. Bukan hanya diam atau memihak karena kepentingan pribadi. Kita butuh orang tua seperti Try untuk melawan kezaliman," kata Ginting.

👇👇

Hattrick! Luhut Sudah 3 Kali Ngomong 'Kampungan', Terbaru Soal Surat Terbuka Forum Purnawirawan Prajurit TNI

MURIANETWORK.COM - Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengeluarkan kalimat atau kata ‘kampungan’. Kali ini menyasar surat terbuka Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang beredar luas di publik.

Menurut Luhut, keributan yang tejadi seperti surat terbuka Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyoal kondisi Indonesia saat ini, termasuk pemakzulan Wapres Gibran, hal itu tidaklah baik.

"Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini. Ribut-ribut begitu kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan dengan baik," kata Luhut usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

Luhut juga menanggapi pertanyaan wartawan soal proses mutasi Pangkogabwilhan I, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang dibatalkan dalam waktu singkat.

Menurutnya tidak ada yang aneh dengan pembatalan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Dia mengatakan pembatalan mutasi prajurit TNI bisa saja dilakukan.

Hal itu disampaikan Luhut, merespon mengenai informasi adanya teguran dari Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto karena melakukan mutasi Letjen Kunto.

"Ah tidak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Tidak ada hal yang aneh-aneh kok itu," katanya.

Luhut mengatakan tidak ada teguran dari Presiden Prabowo kepada Panglima TNI terkait mutasi Letjen Kunto, sebelum kemudian dibatalkan.

Luhut mengaku sangat mengetahui perihal tersebut. 

"Tidak ada, saya tahu itu," kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI ini.

👇👇

Luhut Bicara Kampungan

Sebelumnya, Luhut pernah bicara kampungan saat mengkritik Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap dilakukan KPK pada 2024 lalu.

Begitu juga tahun 2023 lalu, Luhut juga pernah mengeluarkan kalimat kampungan dan ndeso saat KPK terus menangkapi para koruptor di Indonesia.

Berapi-api, Luhut: OTT Itu Kampungan!

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan tegas menyebut bahwa tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi yang dilakukan pejabat instansi pemerintahan/lembaga merupakan sebuah tindakan yang kampungan.

Luhut menilai, ada hal lain yang lebih penting dilakukan daripada melakukan OTT, yakni tindakan pencegahan korupsi itu sendiri. 

Adapun salah satu cara pemerintah untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan yakni dengan membuat sistem informasi pengadaan hingga pendataan yang transparan dan akuntabel.

Dia menyebut pemerintah sudah membuat sistem terintegrasi antarkementerian/lembaga, sehingga setiap transaksi menjadi transparan dan terdeteksi. 

Misalnya, e-katalog hingga Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara). 

Adapun Simbara kini diperluas dari sebelumnya hanya batu bara kini bertambah menjadi nikel dan timah.

"Jadi ada KPK marah, saya bilang OTT kampungan, memang kampungan. Kita harus bikin sistem jadi Bapak Ibu sekalian kita ingin bekerja sama yang bagus dan tidak saling menyalahkan dan kita teruskan ini puncaknya adalah di gov tech yang sekarang sedang berproses," tuturnya saat acara peluncuran perluasan sistem Simbara untuk komoditas nikel dan timah di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/07/2024).

"Saya yakin Indonesia akan jadi lebih hebat ke depan, orang akan lebih tertib karena dia gak bisa ekspor jadi ilegal-ilegal masih banyak, itu tugas KPK saya bilang Pak Pahala kalian harus patroli seperti kayak e katalog. Misalnya anomali harga, anomali harga terjadi seperti ini bisa gak dipidanain, ini pencegahan dari KPK perannya sangat besar. Terima kasih buat kita yang sudah bekerja masih banyak yang harus selesaikan saya yakin dengan spirit yang bagus bisa kita lakukan," ucapnya.

👇👇

Sementara itu, pada acara yang sama, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyambut baik perluasan penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk komoditas timah dan nikel. 

Menurutnya, dengan keberadaan sistem ini pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan bermartabat.

"Dari pengalaman KPK kenapa perlu dikelola secara sistematis karena salah satu potensi korupsi adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan," kata Ghufron.

Ghufron mengatakan sebelum ada Simbara, masing-masing kementerian dan lembaga kerap mempunyai perspektif tersendiri dalam memandang suatu komoditas. 

Menurut dia, perbedaan-perbedaan perspektif inilah yang menyebabkan adanya celah korupsi dalam sektor pertambangan. 

Celah ini kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha maupun penyelenggara negara untuk melakukan korupsi.

"Tindakan korupsi ini dilakukan untuk mencari biaya yang paling rendah," katanya.

Menurutnya, keberadaan Simbara akan mengubah ketidakjelasan itu dan mengubah cara-cara pemerintah dalam memberantas korupsi. 

Dia menyinggung ucapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) sebagai cara kampungan memberantas korupsi. 

Ghufron mengatakan dengan Simbara pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan bermartabat.

"Pak Luhut selalu mengatakan cara pemberantasan korupsi dengan OTT itu kampungan, inilah cara kita bermartabat dengan modern dan sistematis," kata dia.

Sumber: Sawitku