MURIANETWORK.COM -Peluang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kecil. Apalagi jika partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu berhasrat mendapatkan kursi menteri.
Direktur Eksekutif Sentral Politik, Subiran Paridamos menilai, PKS tidak bisa menuntut jatah kursi menteri kepada Prabowo, mengingat di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kemarin tidak berada di Koalisi Indonesia Maju.
"Memang dari segi momentum dan komunikasi politik, sebenarnya PKS masih ada harapan untuk bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran, asal masuk dengan tanpa syarat alias tanpa reward kursi menteri dan sejenisnya," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (4/5).
Dia mengamati, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung dan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 kemarin telah dinaungi banyak parpol, antara lain Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, dan Partai Gelora.
"Koalisi Prabowo-Gibran sudah hampir mengalami obesitas kekuatan politik. Pembagian kue kekuasaan tentu akan semakin menciptakan daya saing tinggi antar partai di dalam koalisi," tuturnya.
Oleh karena itu, lulusan magister komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu melihat kemungkinan yang negatif, apabila PKS mengajukan mahar berupa jatah kursi menteri ketika mau bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran terbilang sulit.
"Mungkin saja PKS diterima di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran asal tanpa syarat, tanpa kursi menteri, dan sejenisnya," tutup Biran.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Dokter Tifa: Cuma Tujuh Persen yang Percaya Ijazah Jokowi Asli, Itu pun Bots
HEBOH Terekam Kamera Gibran Si Wapres Songong Ogah Salami AHY, Isu Liar Semakin Berkembang!
Jokowi Panik! Ditinggal Kawan Politik, Keluarga Dihantam Masalah, Prabowo dan Megawati Makin Dekat
Gibran Telanjangi Ketegangan Geng Solo-Pacitan