Pakar Soroti Akar Masalah Lingkungan Sumatera: Bukan Cuma Tanggung Jawab Pemerintah Sekarang

MURIANETWORK.COM – Menyalahkan sepenuhnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atas kerusakan lingkungan yang memicu bencana di Sumatera? Rasanya kurang adil. Begitulah kira-kira pandangan yang disampaikan pakar lingkungan Mahawan Karuniasa.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (6/12/2025), Mahawan menegaskan bahwa tanggung jawab atas kondisi alam yang rusak itu bukan cuma ada di pundak pemerintah saat ini.

"Terkait dengan siapa yang tanggung jawab, menteri yang sekarang dan seterusnya, itu enggak bisa dilihat seperti itu," ujarnya.

Memang, pemerintah punya kewajiban. Tapi menurutnya, beban itu harus dibagi. Pihak swasta dan masyarakat juga punya peran yang tak kalah penting. Semuanya mesti turun tangan.

Namun begitu, bukan berarti pemerintah bisa lepas tangan. Di sisi lain, pemerintah justru punya tugas besar untuk mengawasi dan menegakkan kebijakan lingkungan. Langkah konkretnya macam-macam. Mulai dari upaya menghentikan praktik illegal logging yang sudah mengakar, hingga melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan, baik yang beroperasi secara legal maupun yang diduga melanggar.

"Juga mengaudit, ya, kinerja dari perusahaan baik itu, khususnya kalau di kehutanan ya izin-izin kehutanan, itu harus diaudit apakah mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Mahawan.

Tak cukup sampai di situ. Restorasi atau pemulihan alam yang sudah terlanjur rusak harus jadi agenda serius. Alam perlu dikembalikan fungsinya.

Mahawan kemudian menyoroti akar masalahnya, yang ternyata sudah sangat tua. Praktik pembalakan liar ini bukan fenomena baru. Menurut dia, ini sudah berlangsung puluhan tahun, sejak era Orde Baru berkuasa. Saat itu, izin-izin pengelolaan hutan kerap ‘diobral’ ke swasta yang motifnya cuma mencari untung, tanpa memedulikan keberlanjutan.

Akibatnya bisa ditebak. Pengawasan menjadi longgar, bahkan nyaris tidak ada. Kerusakan pun berlanjut tanpa bisa dibendung.

"Memang demikian kenyataannya, ada proses korupsi sumber daya alam yang terjadi sejak zaman Orde Baru itu ya, yang sangat masif terjadi," pungkasnya.

Jadi, benang merahnya jelas. Masalah ini adalah warisan yang rumit, butuh penyelesaian kolektif, dan tentu saja, keberanian untuk membenahi sistem dari hulu.