MURIANETWORK.COM – Menyalahkan sepenuhnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atas kerusakan lingkungan yang memicu bencana di Sumatera? Rasanya kurang adil. Begitulah kira-kira pandangan yang disampaikan pakar lingkungan Mahawan Karuniasa.
Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (6/12/2025), Mahawan menegaskan bahwa tanggung jawab atas kondisi alam yang rusak itu bukan cuma ada di pundak pemerintah saat ini.
"Terkait dengan siapa yang tanggung jawab, menteri yang sekarang dan seterusnya, itu enggak bisa dilihat seperti itu," ujarnya.
Memang, pemerintah punya kewajiban. Tapi menurutnya, beban itu harus dibagi. Pihak swasta dan masyarakat juga punya peran yang tak kalah penting. Semuanya mesti turun tangan.
Namun begitu, bukan berarti pemerintah bisa lepas tangan. Di sisi lain, pemerintah justru punya tugas besar untuk mengawasi dan menegakkan kebijakan lingkungan. Langkah konkretnya macam-macam. Mulai dari upaya menghentikan praktik illegal logging yang sudah mengakar, hingga melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan, baik yang beroperasi secara legal maupun yang diduga melanggar.
"Juga mengaudit, ya, kinerja dari perusahaan baik itu, khususnya kalau di kehutanan ya izin-izin kehutanan, itu harus diaudit apakah mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Mahawan.
Artikel Terkait
Menhut Didesak Bertindak Tegas, 800 Nyawa Jadi Taruhan Kerusakan Hutan Sumatera
Bahlil Balas Cak Imin: Tobatan Nasuha Juga untuk Penggagas
PB HMI Desak Prabowo Copot Menhaj, Dua Syarikah Dinilai Tak Mampu Layani 221 Ribu Jemaah
Ruhut Sitompul Usulkan Hukuman Tembak Mati untuk Pelaku Perusakan Lingkungan