Dorongan untuk Merevisi Regulasi Pemilu
Seiring dengan polemik yang berlarut-larut, muncul desakan kuat untuk memperketat aturan pencalonan pejabat publik, khususnya dalam hal verifikasi dokumen pendidikan. Langkah ini dinilai hanya akan efektif jika didukung oleh perubahan aturan hukum yang jelas.
Oleh karena itu, Adi menyarankan agar ketentuan verifikasi ijazah asli dimasukkan dalam rencana perubahan undang-undang pemilu dan pilkada ke depan. Tantangan ini ditujukan kepada para pembuat undang-undang untuk berani melakukan langkah reformasi ini.
Menjaga Integritas Demokrasi Indonesia
Perbaikan sistem verifikasi dokumen pendidikan diharapkan dapat menutup celah polemik di masa depan. Langkah ini tidak hanya menghemat energi publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan integritas para pejabat negara.
Dengan sistem yang lebih ketat dan transparan, diharapkan kontestasi politik di Indonesia dapat berjalan lebih jujur, adil, dan berkualitas.
Artikel Terkait
Arsul Sani Bantah Tuduhan Ijazah Doktor Palsu: Ini Fakta dan Kronologi Lengkapnya
Prof. Tono Saksono Bela Roy Suryo: Mereka Aset Bangsa, Bukan Penjahat
Balasan UGM Soal Ijazah Jokowi Dikecam KIP: Tanpa Kop & Tanda Tangan
Hashim Djojohadikusumo: 4 Alasan Kuat Prabowo Menang Pilpres 2029