Operasi tangkap tangan KPK di Pati, Senin (19/1/2026), berbuah kejutan. Bupati setempat, Sudewo, terjaring dalam razia yang digelar lembaga antirasuah itu. Kabar ini langsung memicu gelombang kehebohan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapan tersebut. Sosok yang diamankan, tegasnya, adalah Bupati Pati.
"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah Saudara SDW," ujar Budi, Senin lalu.
Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kronologinya?
Dua Koper dan Dugaan Transaksi Jabatan
Operasi itu sendiri digelar pada Senin. Menurut sejumlah informasi, OTT ini berkaitan dengan kasus dugaan jual beli jabatan dalam pengisian perangkat desa atau perades tahun 2024. Perades adalah proses rekrutmen untuk posisi seperti Sekdes, Kaur, hingga Kadus.
Saat ini, Sudewo dikabarkan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK di Polres Kudus. Namun, dia bukan satu-satunya. Kepala Dispermades Pati Tri Haryama, beberapa kepala desa, dan Camat Jaken Tri Agung Setiawan juga turut dimintai keterangan. Pemeriksaan terhadap sang camat dilakukan di lokasi terpisah, yakni Polsek Sumber, Rembang.
Yang menarik, dari operasi ini KPK berhasil menyita barang bukti yang cukup mencengangkan: uang tunai dalam jumlah fantastis yang dikemas dalam dua koper. Salah satu koper itu konon berasal dari Camat Jaken, dengan nilai yang diduga mencapai ratusan miliar rupiah.
Upaya untuk mengonfirmasi langsung ke Sudewo pun tak membuahkan hasil. Nomor WhatsApp sang bupati hanya menunjukkan tanda centang satu, alias offline.
Di sisi lain, KPK mengaku operasi di Pati masih terus berjalan. "Terkait yang di wilayah Pati saat ini masih berprogres, kita sama-sama tunggu perkembangannya," kata Budi Prasetyo dari Gedung Merah Putih KPK. Sayangnya, rincian kasus dan barang bukti belum diungkap lebih detail. Tim penyidik masih sibuk di lapangan melakukan pemeriksaan awal.
Riwayat Ketidakpuasan Publik
Sebelum tersandung OTT, nama Sudewo sebenarnya sudah kerap jadi sorotan. Dia beberapa kali menghadapi demo dari warga Pati yang geram. Salah satu pemicunya adalah kebijakan penyesuaian NJOP yang menyebabkan tarif PBB-P2 melonjak hingga 250 persen. Luar biasa, kan?
Akibatnya, puluhan ribu orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendesak Sudewo mundur. Namun, DPRD Kabupaten Pati akhirnya menolak wacana pemakzulan dalam rapat paripurna 31 Oktober 2025. Dari 49 anggota dewan, 36 suara menolak pemberhentian. Hanya Fraksi PDIP yang secara konsisten mendukung agar Sudewo dicopot.
Bahkan, unjuk rasa sampai berlarut ke depan gedung KPK pada 1 September 2025. Massa berteriak lantang menuntut penangkapan.
"Tangkap Sudewo! Tangkap Sudewo!" seru mereka waktu itu.
Kini, teriakan itu seolah menemukan jawabannya. Operasi senyap KPK akhirnya menjerat sang bupati. Sebuah akhir yang mungkin sudah lama dinanti-nanti banyak pihak.
Artikel Terkait
Dari Suara Aneh hingga Laporan Hukum: Kronologi Bocornya CCTV Rumah Inara Rusli
Jangan Beli Buku hingga Jauhkan Sapu: Pantangan Unik Sambut Imlek 2026
Dedi Mulyadi Siapkan 3.000 Lowongan Kerja, Utamakan Lulusan SMK Jabar
Dedi Mulyadi Dikritik Usai Turun Langsung Evakuasi Korban Longsor