DPR Desak Pemkab Solok Percepat Pembebasan Lahan Proyek Jalan Rp220 Miliar

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Andre Rosiade, mendesak Pemerintah Kabupaten Solok untuk segera mempercepat proses pembebasan lahan demi kelancaran proyek preservasi ruas jalan Lubuk Selasih–Surian di kawasan Air Dingin. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai mencapai hampir Rp220 miliar ini dinilai krusial untuk memperkuat konektivitas di wilayah selatan Sumatera Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan Andre dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Solok di Kantor BPJN Sumbar, Jumat (5/6/2026). Menurut politisi Fraksi Gerindra itu, proyek ini tidak hanya bertujuan meningkatkan infrastruktur, tetapi juga untuk memperlancar arus transportasi barang dan orang di kawasan tersebut.

Secara teknis, proyek ini mencakup pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang sekitar 20 kilometer dengan lebar mencapai 11 meter. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala signifikan, yakni kebutuhan pembebasan lahan terhadap 142 unit rumah warga yang berada di sepanjang trase jalan.

“Mencari anggaran pusat itu tidak mudah. Kita harus bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Karena itu setiap anggaran yang berhasil dibawa ke Sumatera Barat harus dimanfaatkan secara maksimal agar ke depan pemerintah pusat kembali memberikan dukungan pembangunan,” kata Andre.

Ia menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp220 miliar merupakan peluang besar yang tidak boleh disia-siakan, baik bagi Kabupaten Solok maupun Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan. Oleh karena itu, persoalan pembebasan lahan harus segera dituntaskan agar target pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Setelah proyek rampung, Andre berharap ruas jalan Lubuk Selasih–Surian memiliki lebar penuh 11 meter. Dengan demikian, keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran arus kendaraan menuju Solok Selatan serta daerah sekitarnya dapat meningkat secara signifikan.

Sementara itu, Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah konkret untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Berdasarkan pendataan terbaru, jumlah bangunan yang terdampak tercatat sebanyak 142 unit, lebih rendah dari data awal yang mencapai 162 unit.

“Alhamdulillah masyarakat hampir semuanya sudah menyatakan setuju. Pemerintah daerah juga sudah menyiapkan anggaran untuk penggantian bangunan warga yang terdampak proyek ini,” ujar Jon Firman Pandu.

Ia menjelaskan bahwa proses penilaian aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) saat ini tengah berlangsung dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Setelah tahapan itu selesai, pembayaran penggantian bangunan kepada warga akan segera direalisasikan.

“Target kami pada Juli pembayaran sudah bisa dimulai dan paling lambat 31 Agustus 2026 seluruh proses pembebasan lahan selesai atau clean and clear,” katanya.

Di sisi lain, Jon juga menyoroti tiga titik longsor di kawasan Air Dingin yang menjadi prioritas penanganan. Kondisi tersebut dinilai sangat memengaruhi akses transportasi masyarakat dan harus segera diatasi agar tidak mengganggu mobilitas warga selama proses pembangunan berlangsung.