Natalius Pigai: Pengamat dan Oposisi Dinilai Bunuh Kebenaran di Tengah Pemerintahan Prabowo

"Ramai-ramai membunuh kebenaran, agar bersama-sama hidup dalam kebohongan." Kalimat itu terus terngiang. Sebuah gambaran yang suram, tapi sepertinya relevan untuk melihat suasana politik kita belakangan ini.

Pemerintahan Prabowo sudah berjalan lebih dari satu setengah tahun. Agenda transformasi bangsa jadi koridor utamanya. Kalau mau dinilai, ya silakan. Tapi lihatlah, respons dari lapisan masyarakat terbawah yang jumlahnya ratusan juta cenderung positif. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda.

Nah, di sisi lain, coba amati panggung sandiwara yang dipertontonkan sejumlah pengamat, buzzer, dan oposisi. Rasanya seperti mendengar dawai tua yang dipetik-petik. Nada yang keluar cuma minor, berulang, dan akhirnya membosankan. Kritik mereka ofensif, iya. Tapi kerap kali tidak bermutu, tidak menohok, dan jatuhnya cuma serangan personal. Nihil intelektual.

Makanya, memasuki tahun kedua ini, saya ingin menyingkap tabiat para "pembunuh kebenaran" itu. Mulai dari pengamat, pollster, buzzer, sampai oposisi yang getol mencaci.

Mereka mengklaim diri sebagai lingkar dalam pemegang otoritas intelektual. Tapi jangan salah. Bisa diduga kuat mereka punya disposisi politik dengan kelompok yang kalah pemilu. Atau barangkali, ini keyakinan saya, mereka adalah komprador para maling uang negara. Korelasinya bisa dilacak dari fakta-fakta yang selama ini disuguhkan media.

Selama 1,6 tahun ini, koar-koar mereka nyaris tak pernah reda. Setiap hari memaki tanpa lelah. Saya catat kredo andalan mereka: pemerintah korup, penuh KKN, tidak tepati janji, abai HAM, tidak demokratis, dan seabrek tudingan lainnya. Memang enak didengar bagi yang sudah benci. Kredo-kredo kering macam itu selalu laku.

Tapi coba tanya pada mata hati mereka. Apa mereka lihat ketika Prabowo memberantas oligarki dan kartel di tengah hiruk-pikuk pemilu berbiaya tinggi? Pemerintah sedang serius melawan kaum mapan yang selama ini hidup nyaman di bizantium kekuasaan, sambil menginjak-injak warga kecil.

Prabowo berkomitmen kuat untuk pemerintahan bersih. Triliunan uang rakyat yang dirampok mulai dikembalikan. Tantiem komisaris BUMN dihapus. Rekrutmen pejabat BUMN kini melalui Danantara dengan kualifikasi ketat, bukan lagi bancakan buat orang dalam.

Janji-janji kampanye sedang ditunaikan, pelan tapi pasti. Anggaran besar, sampai Rp1.300 triliun dari APBN, digelontorkan untuk program pemutusan rantai kemiskinan. Fokusnya jelas: kemandirian pangan, energi, air bersih. Rakyat kenyang, sehat, pintar itu yang selalu jadi renungan Prabowo.

Komitmennya diwujudkan dalam program nyata: Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan lain-lain. Fondasi ekonomi diperkuat lewat hilirisasi, peningkatan investasi, dan swasembada. Semua berangkat dari cita-cita ASTACITA-nya: harta dan tahta untuk rakyat.

Di tengah semua kerja nyata ini, kita justru disuguhi sandiwara murahan. Para pengamat itu berimajinasi liar, memakai pisau analisis yang penuh fallacy. Mereka memproduksi kebencian. Mereka, meminjam istilah awal, "ramai-ramai membunuh kebenaran."

Wajar kalau akhirnya mereka dianggap hanya melakukan "onani intelektual". Ilmunya tidak dipakai, tetap konsisten di jalur yang salah.

Pemimpin kita hadir dengan ketulusan. Kepeduliannya pada kaum marjinal nyata. Keseimbangan ekonomi mulai terasa; pertumbuhan kekayaan orang kaya tidak lagi menggila, sementara daya beli masyarakat menengah dan bawah mulai naik. Indeks Gini mencapai 0,363 yang tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Itu artinya distribusi mulai merata.

Prestasi dalam waktu singkat ini cukup gemilang. Dengan anggaran yang belum habis, perubahan sudah terlihat.

Saya coba ukur kapasitas para "pembunuh kebenaran" ini. Orasi mereka seringkali kosong data. Narasi hampa yang cuma mendobrak citra, seolah-olah mereka pembela keadilan. Contoh sederhana: saat orang Papua berduka, di mana suara elegi mereka? Nyaris tak terdengar dari kredo sang pengamat.

Sepertinya, di alam bawah sadar mereka, berkuasa itu identik dengan "aji mumpung". Kuasa dimanfaatkan untuk diri, sanak saudara, dan karier. Pola pikir feodal itu masih melekat.

Lihat saja fakta yang terang-benderang. Sumber daya negara seperti LPDP dulu dinikmati anak-anak penguasa dan orang kaya. Sementara anak pintar dari keluarga miskin kesulitan akses. Lord Acton memang pernah bilang, kekuasaan cenderung korup. Dan itulah yang mau dihentikan oleh pemerintah sekarang. Hei, pengamat, cara pandang kami beda!

Harus diakui, banyak pengamat kita masih "anonim" dalam politik, seperti kondisi pemilih tahun 55 yang digambarkan Herbert Feith. Mereka stagnan, belum melek politik sepenuhnya, sehingga mudah terbawa solidaritas buta yang fanatik.

Negara ini sudah berbaik hati pada kita semua. Jangan lagi berpidato mengutip John F. Kennedy, "jangan tanya apa yang negara berikan padamu...". Itu sudah usang. Realitanya, masih ada aktor yang mengendalikan para pengamat dengan remote. Mereka menganggap bos-bos politiknya sebagai titisan dewa, titahnya mutlak. Mirip Divine Right of the King di era monarki absolut.

Sebenarnya, masyarakat sipil yang terdidik harusnya membangun bangsa yang kritis dan rasional. Memilih pemimpin berdasarkan akal sehat, bukan fanatisme sempit.

Kita sudah terlalu lama terpolarisasi oleh fragmentasi elit, bukan ideologi. Jutaan rakyat jadi "nasionalis abangan", pengikut oknum. Bangsa bodoh saja yang menempatkan nasionalisme pada personifikasi individu. Prabowo berusaha memimpin secara rasional, agar warga bisa berkreasi dan berkompetisi.

Ironisnya, kelompok yang mengaku intelektual ini sering tak punya doktrin ideologi. Ideologi mereka cuma kekuasaan. Mereka tak punya harapan untuk bumiputera, berbeda dengan rakyat kecil yang jatuh bangun memperjuangkan negeri ini. Pahlawan kita dulu datang dari kaum marginal. Karena itulah kami hormati mereka yang termarjinalkan.

Sudah 1,6 tahun sandiwara ini berlangsung. Para pengamat merasa punya kuasa intelektual untuk mengontrol negara. Pola pikir mereka pongah. Serangannya pun sering "babi buta", tanpa perikemanusiaan, penuh kata rendahan. Tindakan yang hanya pantas dilakukan oleh simbol manusia tak berbudaya.

Pemerintah sekarang justru sedang memperbaiki integrasi, vertikal dan horizontal. Khususnya bagi umat Islam, sungguh menyakitkan melihat adanya islamophobia di negeri mayoritas muslim ini. Penyerangan pada ulama dan kiai merusak tatanan. Kita harus bangun integrasi nasional bersama.

Kami tidak ingin kekuasaan dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan itu sendiri. Bagi kami, demokrasi nomor satu.

Wahai para pengamat! Rakyat di pelosok negeri ini hidup dari usaha sendiri, bergantung pada alam. Mereka paham betul Presiden sedang bekerja keras menurunkan harga pangan, sandang, papan. Boleh saja kalian PD tinggi, tapi indeks prestasi rendah. Perilaku itu memalukan. Negeri ini bukan monarki atau oligarki. Ini Republik, kekuasaan ada di rakyat.

Esensi demokrasi adalah distribusi: keadilan, kekuasaan, dan pembangunan. Itu satu-satunya cara perbaiki bangsa. Dan menurut saya, hanya Prabowo Subianto, pemimpin pilihan rasional 96 juta rakyat, yang bisa melakukannya.

Para pengamat itu kini jadi gerombolan yang kolektif mengabaikan fakta. Menyerang kebenaran. Mereka, sekali lagi, ramai-ramai membunuh kebenaran.

Itu adalah fenomena post-truth. Kebenaran objektif kalah oleh emosi dan keyakinan pribadi yang digerakkan massal. Orang jujur malah dikucilkan. Tapi kami tidak menyerah. Dan kami tak akan kalah.

Natalius Pigai
Kritikus, Aktivis, Penulis dan Pejabat Pemerintah