HNW Apresiasi Sosialisasi Keuangan Haji Terbesar oleh Komunitas Muda Jagakarsa

Ruang Aula ISTN di Jagakarsa, Jakarta Selatan, ramai bukan main akhir pekan lalu. Lebih dari 750 orang memadatinya, bukan untuk konser, melainkan untuk acara yang mungkin terdengar serius: Sosialisasi Keuangan Haji. Yang menarik, acara ini digelar oleh anak-anak muda dari Jagyong Community, dan dihadiri langsung oleh Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW). Acara sosialisasi ini disebut-sebut sebagai yang terbesar pesertanya selama ini.

Nuansa Betawi begitu kental di sana. Ondel-ondel, alunan gambang kromong, dan stan-stan UMKM menciptakan suasana yang meriah dan membumi. Tapi di balik keramaian itu, pesan yang disampaikan cukup mendalam: soal uang haji yang dikelola negara.

Dalam sambutannya, HNW tak ragu mengapresiasi semangat generasi muda penyelenggara. "Alhamdulillah komunitas Gen Z di Jagakarsa, Jagyong Community, berhasil menghadirkan kegiatan dengan sentuhan budaya lokal Betawi yang sangat kental," ujarnya.

Ia berharap pola acara edukatif yang dikemas meriah seperti ini bisa jadi tren.

Namun begitu, fokus utama tentu saja pada pengelolaan dana haji. HNW menekankan, sosialisasi semacam ini sangat krusial. Pasalnya, dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) nilainya sudah luar biasa besar.

"Di tahun 2025 ini sudah mencapai lebih dari Rp 180 triliun," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, BPKH sudah menunjukkan kinerja yang akuntabel dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tujuh kali berturut-turut. Tapi, literasi masyarakat harus terus ditingkatkan. Tujuannya agar publik tak hanya paham soal ibadahnya, tetapi juga soal tata kelola keuangannya. Dengan pemahaman yang baik, kepercayaan publik pun akan menguat.

Hal itu pada akhirnya diharapkan bisa mendorong lebih banyak orang, terutama anak muda, untuk menabung haji sejak dini. "Bahkan bisa berangkat di usia muda," imbuh HNW.

Ia menyebutkan, mulai tahun ini ada calon jemaah haji termuda berusia 13 tahun dari Kalimantan Barat. Perubahan aturan dalam UU Haji yang diusulkan Komisi VIII DPR RI disebut membuka peluang itu.

Di sisi lain, HNW juga mendorong peran serta masyarakat untuk mengawasi. "Tujuannya agar kegiatan haji tetap terlaksana dengan amanah, bermanfaat dan tidak terjadi pelanggaran hukum," tegasnya.

Soal antrean panjang yang kerap dikeluhkan, politisi Fraksi PKS ini memberi penjelasan. Keberadaan BPKH, katanya, sebenarnya tidak terkait langsung dengan masalah antrean yang sudah terjadi sejak 2009 itu. Meski demikian, ia mengimbau agar penyelenggaraan haji harus terus diperkuat dari segala sisi: profesionalitas, transparansi, hingga akuntabilitas.

"Karena itu, sosialisasi seperti ini perlu terus diperluas," kata HNW.

Ia ingin masyarakat makin paham bahwa dana haji dikelola secara profesional dan syariah. Namun, dalam penyaluran manfaatnya, prinsip keadilan antara jamaah yang berangkat dan yang menunggu harus jadi perhatian utama. "Tapi juga agar BPKH makin memahami adanya pengawasan dari masyarakat," jelasnya.

Di akhir penyampaiannya, HNW menyelipkan harapan untuk pemerintah. Ia berharap Kementerian Haji dan Umrah bisa menepati komitmen menurunkan biaya haji, tanpa membebani jemaah dengan alasan seperti kenaikan harga avtur. Komitmen itu, menurutnya, sangat diapresiasi oleh masyarakat dan tentunya oleh Komisi VIII DPR RI.

Acara yang dirangkai dengan Halal Bihalal itu juga dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Anggota Badan Pelaksana BPKH RI Prof. Dr. H.M. Arief Mufraini, Ketua DPC PKS Jagakarsa Nur Arif Hidayat, perwakilan DPRD DKI Jakarta, serta pimpinan MUI dan FUHAB setempat. Kehadiran mereka semakin menegaskan bahwa urusan haji adalah urusan kita bersama, yang perlu dikelola dengan hati-hati dan diawasi oleh banyak mata.