CIPS: Rantai Distribusi Pangan Tak Efisien, Petani Kecil Hanya Raup Kurang dari Rp75.000 Per Hari

Rantai distribusi pangan yang panjang dan belum efisien menjadi faktor utama di balik ketimpangan yang terjadi di sektor pangan dan pertanian nasional. Kondisi ini dinilai membuat petani, khususnya mereka yang berskala kecil, belum menikmati kesejahteraan yang layak meskipun berperan sebagai produsen utama pangan.

Center of Indonesian Policy Studies (CIPS) mengemukakan bahwa struktur rantai nilai yang tidak efisien menghambat petani untuk memperoleh keuntungan yang adil. Peneliti dan Analis Kebijakan CIPS, Maria Dominika, yang akrab disapa Monik, menyatakan bahwa rantai nilai pangan yang belum efisien menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan di sektor ini.

“Transformasi melalui pendekatan digital menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga di pasar, sekaligus memperkuat posisi tawar petani,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (9/5/2026).

Rantai nilai pangan sendiri merupakan rangkaian proses yang dilalui produk sejak diproduksi di tingkat petani hingga sampai ke tangan konsumen. Di Indonesia, proses ini masih sangat panjang karena melibatkan banyak perantara dari hulu ke hilir. Akibatnya, petani kerap menerima harga jual yang rendah, sementara harga pangan di tingkat konsumen tetap tinggi. Situasi ini semakin memprihatinkan mengingat mayoritas pelaku usaha di sektor pertanian adalah petani skala kecil.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, petani skala kecil di Indonesia hidup dengan pendapatan kurang dari Rp75.000 per hari. Angka ini menunjukkan betapa timpangnya distribusi nilai tambah dalam rantai pasok pangan.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian masih sangat terbatas. Monik menjelaskan, hanya sekitar 5,4 persen petani yang menggunakan internet untuk mendistribusikan hasil panennya. Sebagian besar pelaku usaha tani masih bergantung pada mekanisme konvensional yang minim transparansi dan akses pasar.

“Keterbatasan ini menghambat aliran informasi harga dan permintaan, sekaligus memperlemah integrasi antar pelaku dalam rantai pasok,” ucap Monik.

Menurutnya, Pemerintah perlu merumuskan peta jalan digitalisasi yang bertahap dan terukur agar transformasi berjalan efektif. Pendekatan ini harus memastikan kejelasan peran pemerintah dan swasta serta mencegah tumpang tindih kebijakan. Perluasan jaringan internet di wilayah pedesaan, terutama di daerah terpencil, juga perlu dipercepat. Upaya ini harus diiringi dengan peningkatan literasi digital agar petani mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.

Monik juga mendorong Pemerintah untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan sektor swasta melalui kebijakan yang mendukung investasi dan inovasi digital. Langkah ini penting untuk mempercepat pengembangan ekosistem rantai nilai pangan yang lebih efisien dan inklusif.

“Pada saat yang sama, transformasi ini perlu dikawal bersama agar tetap berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani kecil. Pendekatan ini penting agar efisiensi dapat berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan keterjangkauan pangan secara luas,” tutur Monik.