katanya. Nadanya terdengar datar, mencerminkan situasi yang serba tak pasti bagi banyak orang di lingkaran kekuasaan Pekalongan saat ini.
Semua ini berawal dari sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal Maret 2026 silam. Fadia Arafiq, sang bupati, menjadi sasaran utama. KPK menduga ada yang tak beres dalam pengelolaan uang daerah, terutama untuk pengadaan barang dan jasa serta rekrutmen tenaga kerja. Rentang waktunya cukup panjang, dari 2021 hingga tahun ini.
Kenapa pemeriksaan dilakukan di Mapolres? Ternyata, itu strategi. Dengan basis di sana, koordinasi antar tim penyidik dianggap lebih mudah. Pengumpulan alat bukti pun diharapkan bisa lebih cepat dan lengkap. Tujuannya jelas: mengurai benang kusut korupsi ini sampai ke akarnya, mencari tahu siapa lagi yang terlibat di balik Fadia Arafiq.
Kini, fokus penyidik semakin tajam. Mereka menelusuri dua hal utama: kemana saja aliran dana itu mengalir, dan prosedur mana yang sengaja dilangkahi. Dari dinas ke dinas, proyek demi proyek, semua diteliti untuk memperkuat berkas perkara mantan bupati tersebut. Denyut kasus ini masih kuat, dan ruang pemeriksaan di Pekalongan Kota mungkin masih akan sering didatangi.
Artikel Terkait
Bayi Hampir Dibawa Orang Lain, RSHS Bandung Minta Maaf
Bulog Pastikan Stok Beras Nasional Aman untuk 11 Bulan ke Depan Hadapi El Nino
Rusia Desak Serangan Israel ke Lebanon Masuk Cakupan Gencatan Senjata AS-Iran
Polisi Tangkap Pelaku Pencurian Rumah Kosong yang Rugikan Korban Rp 100 Juta