Kemenbud dan BPS Perkuat Basis Data Kebudayaan untuk Sensus Ekonomi 2026

Kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik (BPS) semakin digenjot. Tujuannya jelas: menjadikan kebudayaan sebagai motor penggerak ekonomi. Nah, sinergi ini diarahkan untuk membangun basis data yang kokoh, sehingga kontribusi sektor budaya terhadap perekonomian nasional bisa terukur dan nyata.

Menyambut Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar April hingga Agustus mendatang, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan apresiasinya. Dukungan BPS, katanya, sangat vital untuk memperkuat fondasi data kebudayaan kita. Sejak berdiri, Kemenbud memang tak cuma fokus pada seni. Mereka menggarap sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan secara lebih komprehensif.

“Budaya seringkali dikorelasikan dengan seni, padahal cakupannya jauh lebih luas. Indonesia memiliki keragaman luar biasa yang dapat disebut megadiversity, yang tercermin dalam berbagai ekspresi budaya,”

ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4).

Ia melanjutkan, upaya pemajuan itu mencakup banyak hal: mulai dari pelindungan, pengembangan, sampai diplomasi budaya. Semua itu berlandaskan UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2017. Tapi semuanya butuh data yang akurat. Tanpa data, kebijakan bisa meleset, termasuk saat mengukur sumbangsih ekonomi dari sektor budaya.

“Kami berharap melalui Sensus Ekonomi, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kontribusi ekonomi budaya. Dengan data yang tepat, kebijakan yang dihasilkan juga akan lebih tepat,”

tegasnya.

Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sepakat. Data statistik, menurutnya, punya potensi besar untuk menyokong kebijakan kebudayaan yang lebih terukur.