Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Tantangan Diplomasi Menanti

Indonesia bakal memegang kendali di Dewan HAM PBB tahun depan. Ya, untuk tahun 2026, negara kita resmi ditetapkan sebagai Presiden badan dunia yang mengurusi persoalan hak asasi manusia itu. Kabar gembira ini tentu buah dari perjuangan diplomasi yang nggak mudah.

Menanggapi hal ini, Teuku Rezasyah, seorang dosen Hubungan Internasional, punya pesan khusus. Dia mengingatkan agar Indonesia tetap profesional dan tidak gampang terbawa arus.

"Sebagai Presiden Dewan HAM dunia, diharapkan RI mampu berperilaku profesional, dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi HAM yang tidak berbasis data sahih," ujar Rezasyah, Sabtu lalu.

Prinsip musyawarah, menurutnya, juga kunci. Itu yang harus diutamakan dalam setiap pengambilan keputusan di forum tersebut. Tujuannya jelas: menjaga kredibilitas dewan dan semangat multilateralisme.

"Dalam pengambilan keputusan, RI hendaknya mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dengan semua anggota Dewan HAM dunia," sambung dia.

Namun begitu, jalan menuju posisi ini bukan tanpa rintangan. Rezasyah mengungkapkan, Indonesia sempat bersaing ketat dengan beberapa negara besar. Jepang dan Korea Selatan, misalnya. Bahkan Marshall Islands yang didukung penuh oleh kekuatan diplomatik Amerika Serikat.

"Andaikan Amerika Serikat ingin menggeser Indonesia, Presiden Donald Trump bisa saja menghimpun kekuatan global yang dimilikinya, termasuk menekan tiga sekutunya tersebut, untuk fokus pada salah satu diantara mereka," paparnya.