Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Tantangan Diplomasi Menanti

Indonesia bakal memegang kendali di Dewan HAM PBB tahun depan. Ya, untuk tahun 2026, negara kita resmi ditetapkan sebagai Presiden badan dunia yang mengurusi persoalan hak asasi manusia itu. Kabar gembira ini tentu buah dari perjuangan diplomasi yang nggak mudah.

Menanggapi hal ini, Teuku Rezasyah, seorang dosen Hubungan Internasional, punya pesan khusus. Dia mengingatkan agar Indonesia tetap profesional dan tidak gampang terbawa arus.

"Sebagai Presiden Dewan HAM dunia, diharapkan RI mampu berperilaku profesional, dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi HAM yang tidak berbasis data sahih," ujar Rezasyah, Sabtu lalu.

Prinsip musyawarah, menurutnya, juga kunci. Itu yang harus diutamakan dalam setiap pengambilan keputusan di forum tersebut. Tujuannya jelas: menjaga kredibilitas dewan dan semangat multilateralisme.

"Dalam pengambilan keputusan, RI hendaknya mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dengan semua anggota Dewan HAM dunia," sambung dia.

Namun begitu, jalan menuju posisi ini bukan tanpa rintangan. Rezasyah mengungkapkan, Indonesia sempat bersaing ketat dengan beberapa negara besar. Jepang dan Korea Selatan, misalnya. Bahkan Marshall Islands yang didukung penuh oleh kekuatan diplomatik Amerika Serikat.

"Andaikan Amerika Serikat ingin menggeser Indonesia, Presiden Donald Trump bisa saja menghimpun kekuatan global yang dimilikinya, termasuk menekan tiga sekutunya tersebut, untuk fokus pada salah satu diantara mereka," paparnya.

Tapi rupanya, langkah diplomasi kita cukup jitu. "Tampaknya kualitas diplomasi RI seminggu terakhir sangat mujarab," katanya. Pandangan kritis Indonesia soal serangan AS ke Venezuela, yang berlandaskan hukum internasional dan solusi dialog, disebut berhasil meredam arogansi pihak tertentu.

Di sisi lain, ada harapan besar yang menggelayut. Publik dalam negeri, kata Rezasyah, justru ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersikap lebih tegas di panggung global. Apalagi melihat dinamika geopolitik saat ini yang makin panas.

"Namun pada saat yang sama, publik Indonesia sebenarnya berharap pemerintahan Presiden Prabowo bersikap lebih keras. Karena pemerintah AS yang sedang diatas angin, berpotensi menyerang negara-negara yang lain. Termasuk mengincar Indonesia, yang memiliki kandungan SDA dalam jumlah fantastis," tuturnya tegas.

Penetapan Indonesia ini terjadi pada pertemuan di Jenewa tanggal 8 Januari lalu, bertepatan dengan organizational meeting pertama tahun 2026 dan peringatan 20 tahun Dewan HAM PBB. Prosesnya sendiri diawali dari pemilihan di tingkat kelompok Asia-Pasifik, di mana Indonesia berhasil meraih dukungan.

Semua ini tentu hasil kerja keras. Kemenlu dengan seluruh perwakilan RI di luar negeri berkoordinasi mati-matian, plus melakukan pendekatan diplomatik intensif dengan berbagai kedutaan sahabat di Jakarta. Semuanya terkoordinasi dengan rapi.

Nantinya, jabatan prestisius ini akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI di Jenewa. Sosoknya bukan main-main; karir diplomatiknya panjang. Sebelumnya, Sidharto pernah menjabat sebagai Dirjen Kerja Sama ASEAN dan juga Duta Besar RI untuk India serta Bhutan. Pengalaman yang mumpuni untuk tugas berat ini.