Menteri HAM Tegaskan Komitmen Pemerintah Tangani Kasus Penyegelan Aktivis KontraS

Namun begitu, ada batasan yang tak bisa dilangkahi. Pigai menegaskan pemerintah tak bisa serta-merta mengarahkan proses hukum yang sedang berlangsung. Prinsip pemisahan kekuasaan, menurutnya, harus dijaga.

"Oleh karena itulah, maka yang dibutuhkan memang kita tidak suka istilahnya gini, proses hukum sedang berlangsung. Kita tidak bisa, pemerintah itu tidak bisa mengarahkan proses hukum di jalur mana," jelasnya.

Ia melanjutkan, "Karena kita tahu trias politika, yudikatif, eksekutif, legislatif. Kami tidak bisa digiring untuk menentukan menghukum seorang dalam konteks peradilan, karena negara sejati tidak boleh ikut intervensi dalam proses peradilan."

Poinnya jelas: pemerintah punya komitmen, tapi proses hukum harus dijalankan sesuai mekanisme yang ada. Semuanya butuh waktu.