Rocky Gerung: Potensi Pidana Jokowi Terkait Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

Polemik utang kereta cepat Whoosh yang membengkak terus menjadi perbincangan hangat di publik. Isu ini semakin panas setelah PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan ketidakmampuannya dalam membayar utang proyek tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh. Sikap pemerintah ini semakin memanaskan diskusi mengenai tanggung jawab pembiayaan proyek kereta cepat pertama di Indonesia tersebut.

Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

Rocky Gerung, akademisi dan pengamat politik, menyoroti adanya potensi pidana terhadap Presiden Joko Widodo terkait dugaan mark up atau penggelembungan biaya proyek kereta cepat Whoosh. Proyek yang diresmikan pada 2 Oktober 2023 ini kini menanggung beban utang mencapai Rp116 triliun.

Dalam video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Sabtu (18/10/2025), Rocky Gerung menyatakan: "Sebetulnya proyek kereta cepat Whoosh ini bisa disebut sebagai skandal karena dibangun secara tidak hati-hati dalam berbagai aspek."

Kalkulasi yang Keliru

Rocky Gerung juga mengkritik kurangnya esensi dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Menurutnya, "Bahkan, mereka yang berbisnis merasa lebih mending naik mobil saja. Jadi, ada kalkulasi yang salah, yang menyebabkan kereta itu jadi beban utang, kita mesti bayar utang ke China."

Dugaan mark up pada proyek Whoosh yang dikaitkan dengan Jokowi dinilai berpotensi menjadi perkara pidana. "Jadi banyak faktor yang bisa menerangkan kenapa sekarang publik menganggap bahwa potensi Pak Jokowi dipidanakan itu sangat besar," tegas Rocky Gerung.

Penolakan Menkeu Bayar Utang Whoosh dengan APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersikap tegas menolak penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh sebesar Rp116 triliun. Menurutnya, KCIC yang berada di bawah BPI Danantara harus mampu membiayai utangnya sendiri.

Purbaya mengungkapkan dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025): "Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri. Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya."

Ia menegaskan prinsip pemisahan tanggung jawab antara swasta dan pemerintah: "Jangan kalau enak swasta, kalau gak enak government. Saya pikir begitu ya."

Respons Diam Jokowi

Presiden Joko Widodo memilih untuk tidak memberikan komentar ketika ditanya mengenai utang kereta cepat Whoosh. Saat menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat (17/10/2025), Jokowi hanya tersenyum dan meninggalkan area tanpa memberikan pernyataan apapun.

Ketika ditanya langsung oleh wartawan mengenai utang Whoosh, Jokowi terlihat berpikir sejenak, kemudian tersenyum dan meninggalkan sesi wawancara tanpa mengucapkan sepatah kata pun.