TPUA Soroti Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis: Karakter Pengkhianat hingga Tudingan Layani Jokowi

MURIANETWORK.COM – Kalau bicara soal dinamika politik, kadang ada saja kejutan yang bikin geleng-geleng kepala. Ambil contoh kasus terbaru yang melibatkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, atau TPUA. Organisasi ini baru-baru ini menyoroti dua nama: Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, beserta kuasa hukum mereka, Elida Netti. Menurut TPUA, ketiganya kini sudah resmi masuk ke dalam kubu Joko Widodo alias Jokowi.

Pernyataan keras itu muncul sebagai respons atas laporan yang diajukan Eggi dan Damai ke Polda Metro Jaya, Minggu lalu, tanggal 25 Januari 2026. TPUA merilis pernyataan hukum khusus untuk menanggapi hal ini.

Juru bicara TPUA, Kurnia Tri Royani, tak tanggung-tanggung dalam menyampaikan sikapnya. Lewat keterangan tertulis dari Jakarta pada Kamis (29/1), ia menyebut laporan itu bukan cuma menunjukkan karakter pengkhianat, tapi juga bukti nyata.

“Laporan yang dibuat oleh Eggi Sudjana bersama pengacaranya Elidaneti dan Damai Hari Lubis selain mempertontonkan karakter pengkhianat juga membuktikan bahwa ketiganya telah benar-benar resmi menjadi bagian dari ‘Termul’ yang melayani kepentingan politik Jokowi,”

Di sisi lain, Kurnia menegaskan posisi Eggi dan Damai di tubuh TPUA sebagai Ketua Umum dan Sekjen justru dianggap merusak wibawa organisasi. Marwah dan kehormatan TPUA terancam, begitu kira-kira.

“Karena TPUA bisa dipersepsikan publik bukan lagi sebagai pembela ulama dan aktivis, tapi justru pelaku kriminalisasi pada aktivis dan melayani kepentingan Jokowi,” tambahnya.

Maka dari itu, dengan nada yang tetap diupayakan sopan, Kurnia meminta Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis untuk mencabut laporan mereka terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin di Polda Metro Jaya. Permintaan itu disampaikan dengan “segala kerendahan hati dan penuh penghormatan”, begitu bunyi pernyataan resminya.

Pernyataan hukum TPUA sendiri ditandatangani oleh dua orang: Petrus Selestinus selaku Koordinator Litigasi dan Ahmad Khozinudin sebagai Koordinator Non Litigasi.

Lantas, apa sebenarnya yang dilaporkan? Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin dilaporkan dengan mendalilkan Pasal 433 dan/atau 434 UU KUHP baru, plus Pasal 27a juncto Pasal 45 UU ITE. Kasusnya berhubungan dengan tuduhan terkait penetapan tersangka klaster pertama kasus ijazah Jokowi.

Damai Hari Lubis mengaku tak terima dituduh telah memengaruhi proses hukum tersebut. Itulah alasan dia melaporkan kuasa hukum dari Ahmad Khozinudin.

Begitulah situasinya. Tarik ulur di internal organisasi, saling melaporkan, dan isu politik yang tak pernah benar-benar reda. Semuanya berlangsung cepat, meninggalkan publik mencerna apa yang sebenarnya terjadi di balik pernyataan-pernyataan itu.