Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerima pagu indikatif dari Kementerian Keuangan sebesar Rp270,2 triliun untuk anggaran tahun 2027, sebuah angka yang dirancang untuk menjangkau 81,5 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan hal tersebut usai mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin (15/6).
“Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp270.201.499.678.000 untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027,” ujar perempuan yang akrab disapa Arum itu.
Di tengah penetapan pagu tersebut, BGN saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sasaran penerima manfaat. Arum menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan data yang digunakan lebih akurat dan tepat sasaran. “Kami berusaha mendengarkan para pakar yang sudah ada di Kementerian Kesehatan. Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat,” katanya.
Langkah evaluasi ini, menurut Arum, berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan pada 2027. Meskipun angka pastinya belum dibahas secara rinci dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, ia menegaskan bahwa pengurangan anggaran sudah menjadi keniscayaan. “Mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kemenkeu dan Bappenas, tetapi yang jelas akan ada efisiensi lagi,” ujarnya.
Salah satu contoh konkret evaluasi yang dilakukan adalah penyisiran terhadap pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas, khususnya yang berada di kawasan elite. Menurut Arum, langkah ini dapat memangkas sekitar delapan juta penerima manfaat dari total sasaran program. “Jadi sekali lagi, refocusing ini kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun,” paparnya.
Di sisi lain, efisiensi tidak hanya dilakukan dari sisi jumlah penerima. BGN juga berencana menata ulang sistem dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan mengedepankan kualitas layanan. “Itu nanti salah satu dampak dari refocusing,” kata Arum.
Lebih jauh, transformasi internal menjadi agenda penting lainnya. Arum menyebutkan bahwa pihaknya tengah memperbaiki tata kelola sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya efisiensi jangka panjang. “Nah, itu yang masih terus kami perbaiki. Jadi mohon bersabar,” pungkasnya.
Artikel Terkait
PDIP Sebut Jokowi Jadi Bahan Pelajaran Pahit di Internal Partai, Bukan untuk Dikenang
Pemerintah Kota Malang Pindahkan Lokasi Nobar Piala Dunia ke Malang Creative Center
Kesepakatan Damai Iran-AS Hampir Gagal di Menit Akhir Akibat Manuver Netanyahu, Pakistan Konfirmasi Penandatanganan di Swiss
MK Targetkan Putusan Gugatan Makan Bergizi Gratis dari Dana Pendidikan pada Juli 2026