Firnando menjelaskan, fenomena ini adalah contoh nyata cost-push inflation. Kenaikan biaya bahan baku produksi memaksa pelaku usaha menanggung beban tambahan yang berat. Dan dalam skenario ini, UMKM adalah pihak yang paling terpojok. Daya tawar mereka lemah, akses untuk mencari bahan baku alternatif juga terbatas.
Di sisi lain, ia mendesak Kementerian Perdagangan untuk segera turun tangan. Langkah strategis untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan baku di dalam negeri dinilai sangat mendesak.
Stabilisasi pasar, menurutnya, bisa dilakukan lewat pengawasan ketat terhadap distribusi. Tapi itu belum cukup. Ia juga mendorong penguatan industri petrokimia dalam negeri agar ketergantungan pada pasokan global bisa dikurangi.
“Kementerian Perdagangan harus hadir lebih aktif dalam menjaga keseimbangan pasar,” tegas Firnando.
Tak cuma itu, percepatan pengadaan bahan baku impor lewat kerja sama langsung dengan negara produsen utama juga perlu digeber. Tujuannya jelas: agar pasokan cepat masuk dan tekanan harga bisa diredam.
Ia juga mengingatkan satu hal penting. Koordinasi antar kementerian dan lembaga mutlak diperlukan. Kebijakan yang diambil tidak boleh bersifat tambal sulam atau sekadar jangka pendek. Perlindungan berkelanjutan bagi pelaku usaha, terutama saat ada hambatan pasokan bahan baku seperti nafta, harus jadi prioritas.
“Jangan sampai pelaku UMKM terus menjadi pihak yang menanggung beban dari gejolak global. Intervensi yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan agar stabilitas harga dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” pungkasnya.
Editor: Redaksi TVRINews
Artikel Terkait
Pelaku Pemalakan di Purwakarta Tewaskan Pemilik Hajatan, Ditangkap Usai Buron ke Subang
Supplier MBG Kendal Demo, Tagihan Rp141 Juta Tak Dibayar Koperasi
Wamenristek Sebut Harga Listrik Panas Bumi Masih Lebih Mahal dari Batu Bara
LBH Cianjur Serahkan Data Tambahan ke KPK untuk Laporan Jual-Beli Jabatan