Ibas Desak Ekonomi Biru Jadi Solusi Nyata untuk Kesejahteraan Nelayan

"Pembangunan sektor kelautan adalah proses lintas zaman. Fondasi yang kuat harus terus kita lanjutkan," ujarnya.

Namun begitu, masalahnya tak cuma di produksi. Aspek lain seperti distribusi yang kerap berbelit, akses nelayan ke modal, adopsi teknologi, dan ancaman perubahan iklim juga jadi pekerjaan rumah yang besar. "Distribusi harus lebih efisien, teknologi harus ditingkatkan, dan keberpihakan anggaran harus benar-benar dirasakan oleh nelayan," tegasnya.

Ia mendorong transformasi lewat hilirisasi. "Kita tidak boleh hanya menjual hasil laut dalam bentuk mentah. Kita harus masuk ke industri pengolahan agar memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global," jelas Ibas.

Di akhir sambutannya, ia mengajak semua pihak membangun budaya maritim yang kokoh. Salah satunya dengan mendorong masyarakat lebih banyak mengonsumsi pangan laut. "Ketika konsumsi pangan laut meningkat, kita tidak hanya memperkuat ekonomi nelayan, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi bangsa," pungkasnya.

Diskusi itu sendiri diwarnai sejumlah pandangan menarik dari para pakar. Prof. Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Si misalnya, menekankan soal efisiensi energi dan teknologi ramah lingkungan. Ia juga menyoroti perlunya penguatan koperasi serta diversifikasi usaha, misalnya dengan memancing wisatawan melalui fishing tourism.

Dr. Ir. Firdaus Basbeth punya sorotan lain. Baginya, penguatan rantai nilai amat krusial agar nelayan dapat manfaat ekonomi lebih besar. Di sini, peran koperasi bisa jadi solusi utama.

Sementara Dr. Roza Yusfiandayani menggarisbawahi tantangan klasik yang dihadapi nelayan: musim paceklik, cuaca ekstrem, dan pendapatan yang seringkali tak menentu. Dukungan teknologi dan informasi yang tepat, katanya, bisa sedikit meringankan beban mereka.

Dari kubu legislatif, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hasan Saleh, menyatakan masukan dari forum ini akan mendapat perhatian serius.

Rekannya di komisi yang sama, Ellen Esther, menyoroti program Kampung Nelayan Merah Putih. Program itu, katanya, harus diperkuat sebagai upaya terpadu meningkatkan kesejahteraan.

Anggota lainnya, M. Zulfikar Suhadi, mengingatkan pentingnya keseimbangan. "Harus ada titik temu antara menarik investasi dan melindungi nelayan kecil," ujarnya. Tujuannya jelas, agar pembangunan sektor kelautan tetap inklusif dan tak meninggalkan siapapun.

Acara itu dihadiri cukup banyak pihak. Selain sejumlah anggota DPR dari Fraksi Demokrat, hadir pula para akademisi dari IPB University, PPM School of Management, dan Universitas Padjadjaran. Perwakilan organisasi kemaritiman dan komunitas nelayan juga turut memeriahkan diskusi.

Harapannya, dari pertemuan ini lahir rekomendasi kebijakan yang tajam. Bukan hanya untuk mengukuhkan kedaulatan maritim, tapi lebih dari itu: meningkatkan taraf hidup nelayan sebagai pilar utama ekonomi biru Indonesia.