Etika mengakui soal pentingnya menaati aturan, termasuk perizinan bangunan. Namun begitu, dia menegaskan bahwa penegakan aturan tidak boleh mengabaikan hak dasar warga. Apalagi, dalam situasi yang dinilainya rentan tekanan sosial dan berpotensi mendiskriminasi kelompok minoritas.
PGI mendesak pemerintah, dalam hal ini, untuk benar-benar menjamin rasa aman bagi semua umat beragama. Aparat negara diminta tidak mudah tunduk pada desakan kelompok tertentu, melainkan berdiri sama rata sebagai pelindung seluruh masyarakat.
"Mendorong dialog yang inklusif dan berkeadilan, guna mencari solusi jangka panjang dan permanen yang menghormati hak semua pihak," tambah Etika.
Di sisi lain, Bupati Tangerang telah memberikan klarifikasi terkait kasus ini. Penjelasan itu muncul sebagai respons atas gelombang kecaman yang terus mengalir. Meski begitu, nuansa ketegangan sepertinya masih akan berlanjut.
Artikel Terkait
KPK Periksa Istri Bupati Rejang Lebong Terkait Kasus Suap Proyek Rp 91 Miliar
Dua Warga NTT Diamankan Usai Curi Komodo untuk Dikirim ke Thailand
Driver Taksi Online Positif Sabu Jadi Tersangka Pelecehan Seksual di Jakarta
Pengemudi Taksi Online Ditangkap Usai Pelecehan dan Cekik Penumpang Perempuan