Menkeu Suntik Rp100 Triliun Tambahan ke Perbankan Jaga Likuiditas Jelang Lebaran

Pemerintah kembali menambah suntikan dana ke sistem perbankan. Menjelang Lebaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menempatkan tambahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp100 triliun.

Dengan langkah ini, total dana pemerintah yang mengendap di perbankan kini mencapai angka yang cukup fantastis: sekitar Rp300 triliun.

"Seminggu sebelum Lebaran, saya tambah lagi Rp 100 triliun, memasukkan ke sistem perekonomian. Kita jaga likuiditas di sistem keuangan dengan serius," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Menurut Menkeu, pemerintah aktif memantau pergerakan imbal hasil atau yield obligasi sebagai barometer ketatnya likuiditas. Kenaikan yield yang cukup tajam belakangan ini menjadi sinyal merah.

"Kalau bond yield naik 0,1 persen saya udah perhatikan. Naik 0,4 persen, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank. Saya cek, oh betul bank kurang (likuiditas). Saya tambah lagi masukin ke sistem," kata dia.

Jadi, selain untuk memastikan kecukupan uang tunai di tengai momen kebutuhan tinggi seperti Lebaran, intervensi ini juga bertujuan menstabilkan pasar surat utang. Dengan menambah pasokan dana, diharapkan tekanan jual dan lonjakan yield bisa diredam.

Soal penyalurannya, Purbaya menyebut pola yang digunakan fleksibel. Saat ini, fokus masih pada bank-bank tertentu. Bank DKI, misalnya, disebut-sebut mendapat jatah.

"Bank DKI aja dapat Rp 2 triliun kalo enggak salah," tuturnya.

Untuk bank-bank swasta, tampaknya belum jadi prioritas di tahap awal ini. Intinya, pemerintah punya ruang gerak untuk menempatkan dana ini sesuai kebutuhan dan kondisi pasar.

Pada dasarnya, langkah ini adalah bagian dari strategi pengelolaan kas negara yang lebih dinamis. Dana SAL yang menganggur dimanfaatkan untuk mencegah kekeringan likuiditas sekaligus menjaga stabilitas harga obligasi. Harapannya, dengan perbankan punya dana segar, mereka bisa lebih aktif membeli obligasi sehingga pasar tetap tenang.

Jadi, tambahan Rp100 triliun itu bukan sekadar angka. Itu adalah upaya pre-emptive pemerintah membaca gejolak pasar dan bertindak cepat sebelum isu likuiditas berkembang jadi masalah yang lebih serius.