Pakistan dan Thailand Ambil Langkah Darurat Hemat Energi Imbas Perang Timur Tengah

Dampak perang di Timur Tengah ternyata tak cuma soal geopolitik. Perlahan-lahan, gelombang kejutnya mulai terasa di perekonomian negara-negara lain, bahkan yang jauh dari pusat konflik. Beberapa pemerintah mulai mengambil langkah-langkah darurat, meminta warganya untuk 'mengencangkan ikat pinggang' agar terhindar dari krisis yang lebih dalam.

Sejumlah negara di Asia, khususnya, sudah mulai bergerak. Kebijakannya beragam, mulai dari hal-hal sederhana di kantor hingga aturan yang benar-benar mengubah rutinitas publik.

Pakistan Tutup Sekolah 2 Pekan

Di Islamabad, langkah yang diambil terbilang drastis. Perdana Menteri Shehbaz Sharif baru-baru ini mengumumkan serangkaian kebijakan penghematan yang langsung berlaku. Mulai pekan depan, gerbang sekolah-sekolah di seluruh Pakistan akan terkunci selama dua pekan. Bayangkan, sekitar 40 juta siswa terdampak. Untuk perguruan tinggi, kuliah dialihkan sepenuhnya ke daring.

Tak cuma itu. Kantor pemerintah kecuali bank hanya akan buka empat hari seminggu. Separuh lebih pegawai negeri diharuskan kerja dari rumah. Bahan bakar untuk kendaraan dinas dipotong separuh, kecuali untuk ambulans dan bus umum. Bahkan rencana pembelian mobil dinas baru ditunda sampai pertengahan 2026.

Di level pejabat, para menteri dan penasihat setuju melepas gaji dan tunjangannya. Anggota legislatif pun diharapkan memotong gaji secara sukarela. Yang cukup mencolok, pemerintah juga melarang penyelenggaraan buka puasa bersama yang berlebihan selama Ramadan.

Latar belakang semua ini jelas: tekanan ekonomi yang makin berat. Pakistan baru saja menaikkan harga bensin dan solar dengan kenaikan terbesar dalam sejarahnya, sekitar 55 rupee per liter. Sebagai negara yang hampir seluruh kebutuhan energinya bergantung impor, gejolak harga minyak global langsung terasa menyakitkan di dalam negeri.

"Untuk menstabilkan ekonomi, kami telah mengambil keputusan-keputusan sulit," ujar Sharif dalam pidato televisi yang disiarkan ke seluruh negeri.

Thailand Terapkan WFH bagi Pegawai Negeri

Sementara itu, di Bangkok, respons pemerintah terasa lebih pada penyesuaian operasional. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memerintahkan pegawai negeri untuk bekerja dari rumah mulai Selasa lalu. Tentu, dengan pengecualian bagi petugas layanan publik yang harus bertemu langsung dengan warga.

Kebijakannya turun sampai ke hal-hal teknis. Suhu AC di kantor pemerintah diatur ketat antara 26-27 derajat. Pegawai disarankan pakai kemeja lengan pendek, naik tangga ketimbang lift, dan mematikan semua peralatan listrik jika tidak dipakai. Perjalanan dinas ke luar negeri untuk sementara dihentikan. Masyarakat pun diajak untuk berbagi kendaraan atau carpooling.

Kalau situasi makin runyam, rencananya akan ada langkah lebih ketat. Misalnya, memadamkan lampu iklan di mal dan gedung komersial lebih awal, atau menutup pom bensin selepas jam 10 malam.

Menurut data, cadangan energi Thailand saat ini cukup untuk sekitar 95 hari. Masalahnya, 68% kebutuhan mereka bergantung pada gas alam. Itu sebabnya pemerintah sedang berburu pasokan LNG tambahan dari sejumlah negara, termasuk AS dan Australia, untuk mengamankan stok jangka panjang.

Jadi, meski perang secara fisik terjadi jauh di sana, efeknya ternyata merambat kemana-mana. Dari anak sekolah yang libur mendadak di Pakistan, sampai pegawai yang naik tangga di gedung pemerintahan Bangkok. Semua adalah bagian dari cerita yang sama.