KPK Pantau Pembangunan RS Tipe A di Lahan Eks RS Sumber Waras Jakarta

Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK melakukan peninjauan langsung ke lahan eks RS Sumber Waras, Jakarta Barat. Tinjauan ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun rumah sakit tipe A di lokasi tersebut.

Pembangunan RS Tipe A DKI Jakarta Didampingi KPK

Proyek pembangunan rumah sakit tipe A oleh Pemprov DKI Jakarta ini berjalan setelah KPK menghentikan penyelidikan dugaan korupsi terkait lahan tersebut karena tidak ditemukannya unsur pidana. Kini, fokus beralih pada percepatan pemanfaatan aset senilai Rp 1,4 triliun ini.

KPK Ingatkan Pentingnya Percepatan dan Tata Kelola

Kepala Satgas Korsup Wilayah II KPK, Dwi Aprillia Linda Astuti, menekankan bahwa pendampingan KPK bukan sekadar pemantauan, melainkan strategi nasional untuk mempercepat pembangunan fasilitas publik. Linda menyatakan bahwa pemulihan aset harus memperkuat integritas tata kelola dan memastikan manfaatnya kembali untuk masyarakat.

Tantangan dan Rencana Ke Depan

Pemprov DKI Jakarta didorong untuk segera menyusun perencanaan yang matang. Salah satu kendala yang diidentifikasi adalah akses jalan menuju lokasi yang dinilai belum memadai untuk mendukung operasional rumah sakit rujukan utama (top referral hospital). KPK menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menata akses jalan tersebut.

Transparansi dan Pencegahan Korupsi

Seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pembangunan, wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. KPK mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk belajar dari permasalahan hukum sebelumnya dan berhati-hati dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa, serta pengamanan aset.

Sinergi KPK dan Pemprov DKI Jakarta

Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Puji Wahyudi Ode, menyambut positif pendampingan KPK. Sinergi ini diharapkan dapat mengoptimalkan tata kelola aset daerah dan memastikan pembangunan berjalan dengan prinsip integritas serta akuntabilitas. Kehadiran KPK mencerminkan fungsi koordinatif dan komitmen untuk pembangunan daerah yang bersih dan berkelanjutan.