Operasi tangkap tangan KPK kembali menyasar kepala daerah. Kali ini, giliran Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari, yang diamankan. Menanggapi rentetan kasus serupa, Ketua DPR Puan Maharani mendesak adanya evaluasi bersama.
Puan menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat paripurna di Senayan, Selasa lalu.
"Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut," tegasnya.
Dia lantas menyentil soal biaya politik yang kerap disebut-sebut membebani para kepala daerah. Menurutnya, ini perlu dikaji. Di sisi lain, Puan juga menekankan pentingnya membekali para pejabat daerah dengan pemahaman tentang akuntabilitas.
"Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah," ucap Puan.
Artikel Terkait
Tiga Terpidana Kasus Suap Minyak Goreng Rp60 Miliar Ajukan Banding
Trump Kritik Pengangkatan Mojtaba Khamenei Sebagai Kesalahan Besar
Bareskrim Usut Dugaan Pelecehan Seksual Mantan Pelatih Atlet Panjat Tebing Sejak 2021
Trump Klaim Konflik dengan Iran Segera Berakhir, Waspadai Potensi Eskalasi di Bawah Pimpinan Baru