Pemerintah Tegaskan Perjanjian Dagang dengan AS Bagian dari Strategi Diplomasi Ekonomi

Yang penting, pemerintah menegaskan bahwa semua ini tidak melenceng dari prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia tetap tidak terikat blok mana pun. Kedaulatan penuh untuk menentukan kebijakan nasional tetap dipegang. Kita juga masih bisa menjalin hubungan ekonomi dengan mitra dagang lain, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Jadi, bukan berarti kita hanya fokus ke AS.

Soal implementasi, ketentuan dalam ART disebut-sebut tetap menghormati kedaulatan dan proses hukum di dalam negeri. Tidak ada kewajiban otomatis yang memaksa Indonesia mengadopsi kebijakan AS di masa depan. Komitmennya lebih bersifat koordinatif, mendorong penyelarasan. Setiap keputusan akhir tetap harus melalui proses domestik, berpedoman pada hukum dan konstitusi kita.

Selain itu, kedua belah pihak punya hak yang sama untuk mengakhiri perjanjian. Caranya dengan pemberitahuan tertulis setelah melalui konsultasi. Jadi, pengaturan dalam ART sepenuhnya masih dalam koridor kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.

Perkembangan politik di AS, termasuk putusan Mahkamah Agung mereka, ternyata jadi bahan pertimbangan juga dalam proses ART ini. Keputusan menandatangani ART adalah langkah strategis untuk mengantisipasi ketidakpastian kebijakan tarif AS. Soalnya, tarif masih jadi senjata utama mereka dalam perdagangan, dan bisa saja diterapkan dengan dasar hukum lain.

Ke depannya, pemerintah AS masih punya banyak instrumen hukum untuk menerapkan tarif. Mereka bahkan berencana menggelar investigasi terhadap praktik dagang sejumlah mitra. Nah, dalam konteks ini, posisi Indonesia jadi lebih terkelola. Berbagai isu yang berpotensi jadi bahan investigasi sudah dibahas dan disepakati lebih dulu dalam kerangka ART.

Haryo menutup pernyataannya dengan nada hati-hati.

Jadi, semuanya tampaknya sudah dipetakan. Tinggal eksekusi dan kewaspadaan menyongsong dinamika yang mungkin datang.