Dukungan lain juga disiapkan. Agar operasional nelayan lancar, pemerintah menyiapkan fasilitas penunjang seperti pabrik es. Yang tak kalah penting, pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) akan segera dikoordinasikan dengan Pertamina dan instansi terkait. Ini untuk memastikan kuota bahan bakar tersedia cukup.
"SPBN tidak hanya di Banyuwangi, tetapi akan kita instal di seluruh KNMP. Kita sudah bicara dengan Pertamina dan pihak terkait untuk alokasi kuotanya," ucap Trenggono.
Peluang bantuan kapal juga terbuka, tentunya berdasarkan hasil pendataan di lapangan. Sementara untuk pengelolaan kawasan kulinernya, akan melibatkan koperasi binaan pemda. Dengan skema kolektif ini, manfaat ekonomi diharapkan bisa lebih berkelanjutan.
Di lapangan, kawasan ini telah diisi oleh 20 kios yang dioperasikan pelaku usaha lokal. Ramli, salah satu pemilik kios, merasakan manfaatnya. Penataan yang lebih tertib, katanya, membuat aktivitas usahanya jadi lebih teratur.
"Biasanya ramai pada malam hari. Pendapatan sehari sekitar Rp200 ribu sampai Rp250 ribu. Harapannya ke depan retribusi tidak memberatkan," tutur Ramli.
Dengan segala persiapan dan konsep hilirisasi tematik ini, pemerintah tampaknya optimis. KNMP Lateng bukan cuma proyek fisik, tapi diharapkan bisa jadi model pembangunan pesisir yang utuh. Tak hanya memperkuat lini produksi, tapi juga mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bersandar pada kuliner dan pariwisata. Pada akhirnya, semua skema ini ditujukan untuk satu hal: memberi dampak nyata pada kehidupan nelayan dan keluarganya di garis pantai.
Artikel Terkait
Pengadilan Bebaskan Pengacara Junaedi Saibih dari Dakwaan Suap
Indonesia Alihkan Impor Minyak dan LPG dari Timur Tengah ke AS Antisipasi Penutupan Selat Hormuz
Prabowo Pimpin Pertemuan Langka dengan SBY, Jokowi, dan Para Mantan Pemimpin di Istana
Penyaluran KUR untuk Penyintas Bencana Sumatera Tembus Rp12,23 Triliun