Nah, untuk bisa dapat insentif itu, mitra penyelenggara harus kerja keras dulu. Mereka wajib bangun dan operasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai standar ketat BGN. Biaya awalnya? Tidak main-main, bisa mencapai Rp 2,5 miliar sampai Rp 6 miliar dari kocek pribadi mitra. Angka itu tergantung lokasi dan harga tanah.
Investasinya mencakup segalanya. Dari lahan seluas 500-800 meter persegi, pembangunan dapur industri, listrik tiga fase, sistem air bersih, pengolahan limbah, sampai peralatan masak industri dan sederet sertifikasi. Pokoknya, standarnya tinggi.
"Angka Rp1,8 miliar yang beredar merupakan pendapatan kotor maksimal sebelum dikurangi investasi, penyusutan aset, serta biaya operasional lainnya. Program MBG dirancang untuk menjamin kesiapsiagaan fasilitas dan mutu layanan, bukan untuk memberikan keuntungan berlebih kepada mitra,"
tegas Sony.
Dengan struktur seperti itu, titik impas bisnisnya baru bisa diraih dalam waktu 2 sampai 2,5 tahun. Di awal-awal, pendapatan yang masuk lebih dulu akan dipakai untuk nutup modal dan biaya penyusutan. Jadi, jauh dari kata untung bersih.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari strategi nasional yang ambisius. Sasaran akhirnya adalah menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Caranya dengan membangun puluhan ribu SPPG di seluruh provinsi. Seluruh prosesnya dijalankan secara digital dan diawasi ketat, demi memastikan akuntabilitas dana negara benar-benar terjaga.
Artikel Terkait
Pasangan Residivis di Ponorogo Ditangkap Usai Mencuri untuk Biaya Nikah
Ketua Komisi X DPR Kecam Kekerasan terhadap Mahasiswi di Kampus UIN Riau
Anak Gajah Sumatera Ditemukan Mati Terjerat Tali di Taman Nasional Tesso Nilo
Menguak Makna Iftar Mubarak, Lebih dari Sekadar Ucapan Selamat Berbuka