Pemerintah Dorong Penerima PKH Jadi Anggota Koperasi Desa untuk Entaskan Kemiskinan Ekstrem

"Kopdes ini alat yang akurat untuk pemerataan kesejahteraan di desa," kata Yandri. "Semua harus berpihak ke desa, memberikan afirmasi lewat bisnis perekonomian melalui Kopdes."

Ke depan, ia berharap pemerintah daerah bisa lebih mendalam mempertimbangkan izin baru minimarket jika Kopdes sudah beroperasi. Tapi untuk yang sudah ada, bisnis mereka boleh tetap jalan.

"Mari kita sukseskan Kopdes ini dari, oleh, dan untuk rakyat," tegasnya. "Sebab, minimal 20 persen keuntungannya akan kembali sebagai pendapatan desa."

Dari sisi perlindungan sosial, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) punya penekanan lain. Penerima bansos, katanya, tak cuma dapat perlindungan, tapi juga harus menuju pemberdayaan. Data yang akurat menjadi kunci, sesuai Inpres No. 4/2025.

Lewat Kopdes Merah Putih, tiga strata kehidupan masyarakat bisa terakomodir. Transformasi dari penerima bansos jadi anggota koperasi dinilainya sebagai pilihan yang rasional.

"Kalau penerima PKH masuk jadi anggota, setiap akhir tahun dapat SHU," jelas Gus Ipul. "Ini agar bapak-ibu lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera."

Di sisi lain, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko melihat program seperti ini sebagai wujud keberpihakan. Kopdes Merah Putih, BUMDes, dan Sekolah Rakyat dijalankan secara sistematis, masif, dan simultan.

"Selama ini bantuan untuk orang miskin hanya charity," ujarnya. "Dengan BP Taskin, kita bangun ekosistem agar masyarakat berdaya sendiri."

Badan ini hadir untuk menyinergikan seluruh program prioritas kerakyatan, agar pengentasan kemiskinan berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Sekda Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menyebut Kopdes Ranjeng sebagai percontohan nasional. Alasannya, manajemen dan unit bisnisnya lengkap. Pemerintah Daerah Serang sendiri berkomitmen mendukung semua program prioritas pemerintah berjalan lancar di wilayahnya. Upaya mengentaskan kemiskinan, kata dia, harus bisa dipercepat.