Tiga Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Bersikukuh dengan Analisis 99,99%

Gema tuduhan soal ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo belum juga reda. Di media sosial, perdebatan terus bergulir panas. Kini, tiga nama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifauzia Tyassuma resmi berstatus tersangka. Mereka didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Meski begitu, ketiganya bersikukuh. Analisis dalam buku 'Jokowi’s White Paper', kata mereka, menunjukkan dengan keyakinan 99,99 persen bahwa ijazah itu palsu.

Namun begitu, masalah utamanya sebenarnya bukan pada benar atau salahnya klaim mereka. Dalam dunia ilmiah, sebuah klaim itu wajar saja untuk diuji ulang, bahkan dibantah habis-habisan. Ilmu pengetahuan justru tumbuh dari keraguan. Yang jadi persoalan, keraguan itu kini malah berubah jadi perkara pidana. Di sinilah demokrasi diuji. Bukan oleh jawaban yang diberikan, tapi oleh ruang untuk bertanya. Semuanya berubah jadi pertarungan sengit: siapa sih yang berhak menentukan kebenaran di ruang publik kita?

Polemik ini cuma cermin dari pertarungan wacana yang lebih luas. Kelompok dominan kerap mengendalikan narasi, sementara publik cenderung pasrah. Elite politik dan media membentuk suatu "kebenaran" yang lalu diterima begitu saja, tanpa banyak protes. Nah, dalam situasi seperti inilah, langkah Roy dan kawan-kawan dilihat sebagai tantangan terhadap norma yang sudah mapan.

Dominasi sosial, ternyata, nggak cuma soal uang. Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu pernah bilang, selain modal ekonomi, ada juga modal sosial dan budaya yang dipakai suatu kelompok untuk mendominasi yang lain. Bentuknya bisa berupa kekuasaan simbolik. Masyarakat biasa, yang sering kekurangan ketiga modal tadi, akhirnya menyerahkan banyak hal pada kelompok penguasa. Kelompok dominan ini nggak perlu memaksa. Cukup membuat orang percaya pada apa yang mereka katakan.

Bourdieu juga mengenalkan konsep 'doxa' wacana dominan yang dianggap wajar yang selalu ditantang oleh 'heterodoxa' atau wacana tandingan. Wacana dominan mempertahankan diri lewat sikap ortodoks, sementara wacana pinggiran berusaha menggoyahkannya.

Begitu suatu wacana jadi dominan, ia berubah jadi norma yang tak boleh diganggu gugat. Dalam kondisi begini, negara dan elite punya kekuatan besar untuk membentuk persepsi publik. Ironisnya, demokrasi justru lahir dari keberanian bersuara yang heterodoks itu. Hampir semua perubahan besar di dunia dimulai dari orang-orang yang dianggap mengacaukan pikiran pada zamannya.

Kontroversi ijazah Jokowi ini contohnya nyata. Doxa yang terbentuk adalah keyakinan bahwa ijazah seorang presiden pasti sah dan nggak perlu lagi diusik. Ketika Roy dkk menantangnya, mereka malah dicap sebagai pembuat onar. Bourdieu sendiri dulu aktif berdemonstrasi di tahun 90-an, mengajak ribuan akademisi menolak dogma pasar bebas. Ia tegaskan, intelektual harus bersuara untuk yang didominasi, membuka tabir yang tersembunyi di balik ortodoksi.