Rano juga menyampaikan duka mendalam untuk keluarga korban. Ia menilai negara harus hadir memberi perlindungan hukum. Soal penanganan kasus, ia melihat ada hal positif. Perhatian langsung Kapolri dengan menurunkan tim Kaseksus Itwasum patut diapresiasi. Begitu pula dengan keterlibatan pengawas eksternal. “Ini menunjukkan Polri membuka ruang pengawasan berlapis. Proses harus transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Tapi, bagi Rano, pemecatan saja belum cukup. Sebagai anggota Fraksi PKB, ia mendorong proses pidana harus berjalan tuntas. “Pemberhentian itu konsekuensi administratif. Pertanggungjawaban pidana wajib ditegakkan. Tidak boleh ada impunitas,” katanya dengan nada tegas.
Ia menambahkan, Komisi III akan terus mengawal kasus ini. Fungsi pengawasan DPR harus dipastikan bekerja. Tujuannya jelas: memulihkan dan menjaga kepercayaan publik. “Keadilan harus benar-benar ditegakkan. Keluarga korban dapat perlindungan maksimal. Dan proses hukum berjalan tanpa intervensi,” pungkas Rano.
Baginya, transparansi dan konsistensi adalah kunci. Itulah satu-satunya cara menjaga aset terbesar penegak hukum: kepercayaan masyarakat.
Artikel Terkait
Kemenhaj Godok Wacana War Ticket untuk Hapus Antrean Haji
Bhayangkara FC Waspadai Persijap Jepara Meski dalam Momentum Positif
Polda Sumsel Bedah Rumah Warga Kurang Mampu dalam Rangka Hari Bhayangkara
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar SIM Keliling di Lima Titik Jakarta