Analis Soroti Risiko Fiskal di Balik Belanja Negara yang Agresif Awal 2026

"Risiko politik fiskal kita mungkin menurut saya belanja yang agresif. Dan kita tahu kebijakan populis juga belum tentu bisa menghasilkan daya beli masyarakat," jelas Media.

Ia juga mengingatkan satu hal: ruang untuk konsolidasi fiskal Indonesia saat ini makin sempit. Dalam situasi seperti ini, strategi belanja harus dirancang dengan sangat selektif dan tepat sasaran. Tujuannya agar tidak membebani kas negara di awal tahun, tapi sekaligus tetap bisa menopang pertumbuhan.

Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Februari 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah membeberkan target. Realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 ditargetkan menembus angka Rp 809 triliun.

Sejumlah program prioritas akan dipacu, di antaranya:

• Percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 62 triliun.
• Pembayaran THR untuk ASN dan Polri sebesar Rp 55 triliun.
• Program penanganan bencana di Sumatera Rp 6 triliun.
• Serta paket stimulus ekonomi triwulan I senilai Rp 15 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai proyek strategis. Misalnya pembangunan 30 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan nilai Rp 90 triliun, yang didanai APBN dan Danantara. Lalu ada pula pembangunan 190 ribu unit rumah dengan berbagai skema senilai Rp 20 triliun.

Proyek hilirisasi oleh Danantara senilai US$ 7 miliar atau sekitar Rp 110 triliun juga akan segera groundbreaking.

Purbaya menambahkan, pemerintah berupaya memperkuat konsumsi domestik. Momentum seperti libur Imlek, Idulfitri, serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) akan dimanfaatkan untuk mendorong hal tersebut.