Analis Soroti Risiko Fiskal di Balik Belanja Negara yang Agresif Awal 2026

Awal tahun 2026, pemerintah tampaknya sedang menekan pedal gas belanja negara dengan sangat kencang. Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios, menyoroti hal ini. Menurutnya, akselerasi belanja itu terlihat luar biasa agresif.

"Di luar itu kita melihat bahwa belanja negara itu tajam sekali akselerasinya," ujarnya dalam sebuah konferensi pers, Senin (23/2) lalu.

"Dan belanja pusat itu tumbuh angkanya kalau tidak salah di atas 50-an%," tambahnya.

Lonjakan drastis ini, dalam pandangan Media, jelas mencerminkan strategi frontloading. Intinya, pengeluaran anggaran dipacu lebih cepat di awal tahun. Memang, langkah seperti ini bisa memberi stimulan pada perekonomian dalam jangka pendek. Namun begitu, ada risiko yang mengintip: kondisi kas negara bisa tertekan.

"Dan kita tahu risiko frontloading itu ada tekanan kas negara di awal tahun," katanya mengingatkan.

Tapi bagi Media, soal besarnya angka bukanlah segalanya. Yang lebih krusial justru komposisi dan efektivitas belanja itu sendiri. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sangat bergantung pada kemana uang itu dialirkan.

Pertanyaan mendesak yang harus dijawab pemerintah sekarang adalah: untuk apa sebenarnya belanja besar-besaran ini?

"Kalau breakdown dari belanja pusat itu ternyata memang lebih banyak untuk kopdes (Koperasi Desa Merah Putih), MBG (Makan Bergizi Gratis), yang kita tahu efek pengganda atau multiplier effect-nya juga terbatas, maka itu belum tentu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik di kuartal pertama 2026," tuturnya.

Di sisi lain, belanja yang terlalu agresif berpotensi memunculkan risiko fiskal yang serius. Potensi ini makin nyata jika kebijakan yang diambil lebih bernuansa populis ketimbang produktif.

"Risiko politik fiskal kita mungkin menurut saya belanja yang agresif. Dan kita tahu kebijakan populis juga belum tentu bisa menghasilkan daya beli masyarakat," jelas Media.

Ia juga mengingatkan satu hal: ruang untuk konsolidasi fiskal Indonesia saat ini makin sempit. Dalam situasi seperti ini, strategi belanja harus dirancang dengan sangat selektif dan tepat sasaran. Tujuannya agar tidak membebani kas negara di awal tahun, tapi sekaligus tetap bisa menopang pertumbuhan.

Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Februari 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah membeberkan target. Realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 ditargetkan menembus angka Rp 809 triliun.

Sejumlah program prioritas akan dipacu, di antaranya:

• Percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 62 triliun.
• Pembayaran THR untuk ASN dan Polri sebesar Rp 55 triliun.
• Program penanganan bencana di Sumatera Rp 6 triliun.
• Serta paket stimulus ekonomi triwulan I senilai Rp 15 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai proyek strategis. Misalnya pembangunan 30 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan nilai Rp 90 triliun, yang didanai APBN dan Danantara. Lalu ada pula pembangunan 190 ribu unit rumah dengan berbagai skema senilai Rp 20 triliun.

Proyek hilirisasi oleh Danantara senilai US$ 7 miliar atau sekitar Rp 110 triliun juga akan segera groundbreaking.

Purbaya menambahkan, pemerintah berupaya memperkuat konsumsi domestik. Momentum seperti libur Imlek, Idulfitri, serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) akan dimanfaatkan untuk mendorong hal tersebut.