MURIANETWORK.COM - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memberikan arahan tegas kepada pimpinan baru BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Arahan ini berfokus pada pengelolaan anggaran operasional yang efisien dan tepat sasaran, mengingat besarnya dana pemerintah yang dialokasikan untuk kedua lembaga tersebut setiap tahunnya.
Efisiensi Anggaran dan Tata Kelola yang Transparan
Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta Pusat pada Sabtu (21/2/2026), Cak Imin secara khusus menekankan pentingnya menghindari pemborosan dan kegiatan yang bersifat seremonial belaka. Ia menegaskan bahwa tata kelola risiko harus dijalankan dengan profesional dan transparan, mengingat setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah publik.
“Tidak boleh ada pemborosan maupun kegiatan seremonial. Tata kelola risiko harus dilakukan profesional dan transparan,” tegasnya.
Fokus pada Penguatan Kepesertaan Aktif
Selain efisiensi anggaran, agenda prioritas lainnya adalah penguatan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Saat ini, jumlah penerima manfaat BPJS Kesehatan tercatat sangat besar, mencapai 283 juta orang. Untuk menuntaskan berbagai persoalan yang masih menghambat, rencana koordinasi lintas kementerian segera dijalankan.
Artikel Terkait
Medan Terapkan WFH Setiap Jumat, Targetkan Penghematan BBM 20 Persen
Presiden Prabowo Lantik Andi Rahadian Jadi Dubes untuk Oman dan Yaman
Persita Hadapi Arema di Banten, Momentum dan Tekanan Jadi Bahan Pertimbangan
Tiga Orang Luka-Luka dalam Kecelakaan Truk Kontainer di Turunan Silayur Semarang