Menteri HAM Pigai: Penolakan Program Makan Bergizi Gratis Adalah Penentangan HAM

Jakarta - Natalius Pigai, Menteri HAM, tak main-main. Ia melontarkan pernyataan keras terhadap pihak-pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan pro-rakyat lainnya. Bagi Pigai, ini bukan lagi soal perbedaan pandangan politik biasa. Yang terjadi, menurutnya, adalah perlawanan terhadap prinsip hak asasi manusia itu sendiri.

“Satu poin yang perlu tahu bahwa orang yang mau meniadakan program makan bergizi gratis dan lain-lain adalah orang yang menentang hak asasi manusia,” tegas Pigai.

Pernyataannya itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Latar belakangnya? Reaksi atas kabar teror yang dialami Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto. Tiyo sebelumnya ramai diperbincangkan setelah mengirim surat kritik kepada UNICEF mengenai program MBG. Dalam suratnya, Tiyo berargumen bahwa alokasi anggaran untuk MBG justru mengabaikan prioritas mengatasi ketimpangan sosial. Ia mengangkat contoh tragis seorang siswa SD di NTT yang bunuh diri karena tekanan ekonomi sebagai pembelajaran.

Namun begitu, Menteri Pigai punya pandangan yang berseberangan total. Ia melihat program-program pemerintah mulai dari MBG, cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, penguatan kampung nelayan, sampai swasembada pangan sebagai instrumen fundamental negara. Instrumen untuk memenuhi hak dasar rakyatnya. Bukan sekadar proyek, melainkan manifestasi nyata dari perlindungan HAM.