Anggota DPR Soroti Proyek Kendaraan Koperasi Desa Rp 24,66 T Harus Perkuat Industri Nasional

MURIANETWORK.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menilai pengadaan 105.000 kendaraan niaga untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai kebijakan strategis dengan dampak ekonomi yang luas. Proyek senilai Rp 24,66 triliun yang dijalankan PT Agrinas Pangan Nusantara ini melibatkan dua produsen otomotif India, yaitu Tata Motors (70.000 unit) dan Mahindra & Mahindra (35.000 unit).

Dampak Lebih dari Sekadar Logistik

Ilham Permana menyatakan dukungannya terhadap tujuan program untuk memperkuat distribusi pangan dan konektivitas logistik desa. Menurutnya, langkah ini penting untuk memangkas rantai pasok dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, ia menegaskan bahwa belanja negara dengan skala sebesar ini harus dilihat lebih dari sekadar transaksi pengadaan barang semata.

Pengeluaran publik yang bersumber dari dana negara, tegasnya, wajib dirancang untuk memberikan dampak struktural yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

"Setiap rupiah belanja negara harus memberi nilai tambah jangka panjang. Pengadaan ini harus dilihat sebagai kesempatan untuk memperkuat fondasi industri kita, bukan hanya memenuhi kebutuhan logistik sesaat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/2/2026).

Peluang Penguatan Rantai Industri

Pandangan tersebut dilandasi oleh fakta bahwa sektor otomotif memiliki keterkaitan yang sangat luas. Industri ini menyentuh berbagai subsektor, mulai dari logam dasar, komponen mesin, ban, kaca, hingga kabel, serta melibatkan banyak pelaku usaha kecil dan menengah dalam rantai pasoknya. Oleh karena itu, keputusan pengadaan berskala besar seperti ini berpotensi memengaruhi utilisasi pabrik, keberlangsungan tenaga kerja, dan kekuatan ekosistem industri secara keseluruhan.

Di sisi regulasi, Ilham mengingatkan bahwa kebijakan pengadaan pemerintah telah memiliki kerangka jelas, terutama terkait penggunaan Produk Dalam Negeri yang diatur dalam Undang-Undang Perindustrian dan Peraturan Presiden terkait. Regulasi ini, menurutnya, bukan sekadar aturan administratif, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan industrialisasi yang memposisikan belanja pemerintah sebagai instrumen penguat daya saing industri dalam negeri.