Konferensi Keamanan München Soroti Tekanan Domestik dan Ancaman Militer AS terhadap Iran

Berbeda dengan retorika keras yang datang dari Washington, Uni Eropa mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati dan mengedepankan diplomasi. Para pemimpin Eropa di MSC menyerukan deeskalasi, memilih instrumen sanksi yang terukur, dan menyatakan dukungan bagi masyarakat sipil Iran.

Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius, bersama Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas, pernah menyatakan bahwa rakyat Iran "tidak menginginkan perubahan rezim yang dipaksakan oleh kekuatan luar". Pernyataan ini sekaligus memperingatkan konsekuensi tak terduga dari intervensi militer.

"Anda membutuhkan alternatif dan keputusan yang datang benar-benar dari dalam negeri agar negara bisa tetap berfungsi," jelas Kallas, merujuk pada kompleksitas pascakejatuhan sebuah rezim.

Bagi kalangan oposisi Iran, sikap Eropa yang enggan mendukung aksi militer bisa diartikan sebagai kurangnya komitmen. Meski Eropa memiliki sejarah panjang dalam diplomasi nuklir dengan Iran termasuk menjadi bagian penting dalam Kesepakatan Nuklir 2015 (JCPOA) pernyataan mereka di MSC tidak memperjelas posisi jika AS benar-benar menyerang. Fokus mereka tetap pada jalur diplomatik.

Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola menegaskan bahwa dorongan perubahan harus berasal dari dalam Iran sendiri. "Eropa harus menunjukkan dukungan yang jelas kepada mereka yang mempertaruhkan nyawa dalam demonstrasi. Kami berdiri bersama Anda," tegasnya.

Jalan Buntu Nuklir dan Masa Depan yang Suram

Situasi seputar program nuklir Iran semakin tidak menentu. Setelah AS menarik diri dari JCPOA pada 2018 dan kemudian melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juli 2025, Teheran membatasi kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, mengakui bahwa hubungan normal dengan Iran kini sulit dibayangkan. "Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ada situasi politik yang mempengaruhi," ungkap Grossi.

Ia menegaskan, "Dari sisi kami, ada sejumlah kemajuan. Namun, fasilitas dan material nuklir tetap ada, terutama uranium dengan kadar pengayaan tinggi yang harus terus dipantau secara ketat. Jadi, proses politik dan pengawasan teknis berjalan bersamaan."

Di tengah kebuntuan ini, negosiasi nuklir antara AS dan Iran dijadwalkan berlanjut di Jenewa dengan Oman sebagai mediator. Sementara itu, tekanan ekonomi akibat sanksi yang diperketat pada 2025 terus membebani masyarakat Iran, menjadi bahan bakar bagi ketidakpuasan yang sewaktu-waktu dapat kembali meledak.

Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris.

Diadaptasi oleh Pratama Indra

Editor: Muhammad Hanafi