Konferensi Keamanan München Soroti Tekanan Domestik dan Ancaman Militer AS terhadap Iran

MURIANETWORK.COM - Ketegangan politik dan keamanan seputar Iran mendominasi pembahasan dalam Konferensi Keamanan München (MSC) 2026. Sorotan utama tertuju pada tekanan domestik dari gelombang protes anti-rezim yang ditanggapi dengan kekerasan, serta tekanan eksternal dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang mendesak penghentian program nuklir Iran. Dalam forum global tersebut, suara oposisi yang diwakili oleh Reza Pahlavi, putra mantan Shah Iran, mendapat perhatian luas dengan seruannya untuk perubahan rezim.

Suara Oposisi di Panggung Global

Di tengah situasi dalam negeri Iran yang tegang, Reza Pahlavi aktif memanfaatkan platform internasional seperti MSC untuk menyuarakan kritik. Dalam sesi khusus mengenai masa depan Iran dan konferensi pers terpisah, ia secara gamblang menguraikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tehran. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia menguatkan klaimnya, yang menyebut tindakan represif selama gelombang protes telah menelan ribuan korban jiwa.

Pahlavi, yang dianggap sebagian kalangan sebagai figur pemersatu potensial melawan kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei, bahkan memaparkan peta jalan politik. Ia mengusung konsep "pemerintahan transisi" menuju Iran yang sekuler dan demokratis. Gagasan ini mendapat resonansi simbolis ketika sekitar 250.000 orang turun ke jalan-jalan München untuk berdemonstrasi mendukung oposisi dan menentang rezim yang berkuasa.

"Saya berada di sini untuk menjamin transisi menuju masa depan sekuler dan demokratis," tegas Pahlavi dalam pidatonya.

Ia melanjutkan, "Saya berkomitmen menjadi pemimpin transisi bagi Anda, agar suatu hari nanti kita dapat menentukan nasib negara kita melalui proses demokratis yang transparan melalui kotak suara."

Namun, visi tentang transisi damai itu berhadapan dengan realitas di lapangan. Rezim di Tehran dilaporkan justru semakin mengencangkan cengkeramannya melalui penindasan, menunjukkan ketahanan yang kuat meski mendapat tekanan dari dalam dan luar negeri.

Harapan pada Intervensi dan Realitas Geopolitik AS

Dalam berbagai kesempatan, Pahlavi menyiratkan harapan akan peran lebih aktif Amerika Serikat untuk membatasi kemampuan represif rezim. Harapan ini sedikit banyak dipicu oleh pernyataan Presiden Trump di puncak protes Januari 2026 yang menjanjikan "bantuan" bagi rakyat Iran. Meski saat ini AS tengah bernegosiasi soal program nuklir Iran, para pengamat memandang prospek kesepakatan itu suram.

"Saya kira banyak warga Iran, baik di dalam maupun di luar negeri, berharap ada intervensi yang dapat melumpuhkan instrumen represi rezim sehingga memberi kami peluang untuk menyelesaikan krisis ini secara menyeluruh," papar Pahlavi dalam sebuah forum di MSC. Ia menekankan bahwa yang dimintanya adalah "intervensi kemanusiaan" untuk mencegah korban jiwa lebih banyak.

Ancaman militer AS memang terus menggantung. Setelah sempat mereda, Trump kembali menyatakan kesiapan menggunakan kekuatan jika negosiasi nuklir gagal, didukung dengan pengiriman kelompok kapal induk kedua ke kawasan Laut Arab. Analis kebijakan Karim Sadjadpour dari Carnegie Endowment memberikan perspektif yang lebih hati-hati mengenai kemungkinan perubahan rezim.

"Semua orang di Washington, termasuk Presiden Trump, jika bisa menekan tombol dan menyingkirkan rezim Iran, tentu akan melakukannya," ujarnya dalam sebuah panel diskusi.

Sadjadpour menambahkan bahwa pemerintahan Trump mungkin mempertimbangkan dampak lanjutan, seperti apa yang terjadi setelah intervensi militer AS di Irak dan Libya. Meski demikian, ia menilai serangan AS terhadap Iran masih sangat mungkin terjadi, mengingat rekam jejak Trump yang keluar dari kesepakatan nuklir 2015, membunuh Jenderal Qassem Soleimani, dan menyerang fasilitas nuklir Iran pada 2025.

Pendekatan Hati-Hati dari Eropa

Berbeda dengan retorika keras yang datang dari Washington, Uni Eropa mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati dan mengedepankan diplomasi. Para pemimpin Eropa di MSC menyerukan deeskalasi, memilih instrumen sanksi yang terukur, dan menyatakan dukungan bagi masyarakat sipil Iran.

Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius, bersama Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas, pernah menyatakan bahwa rakyat Iran "tidak menginginkan perubahan rezim yang dipaksakan oleh kekuatan luar". Pernyataan ini sekaligus memperingatkan konsekuensi tak terduga dari intervensi militer.

"Anda membutuhkan alternatif dan keputusan yang datang benar-benar dari dalam negeri agar negara bisa tetap berfungsi," jelas Kallas, merujuk pada kompleksitas pascakejatuhan sebuah rezim.

Bagi kalangan oposisi Iran, sikap Eropa yang enggan mendukung aksi militer bisa diartikan sebagai kurangnya komitmen. Meski Eropa memiliki sejarah panjang dalam diplomasi nuklir dengan Iran termasuk menjadi bagian penting dalam Kesepakatan Nuklir 2015 (JCPOA) pernyataan mereka di MSC tidak memperjelas posisi jika AS benar-benar menyerang. Fokus mereka tetap pada jalur diplomatik.

Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola menegaskan bahwa dorongan perubahan harus berasal dari dalam Iran sendiri. "Eropa harus menunjukkan dukungan yang jelas kepada mereka yang mempertaruhkan nyawa dalam demonstrasi. Kami berdiri bersama Anda," tegasnya.

Jalan Buntu Nuklir dan Masa Depan yang Suram

Situasi seputar program nuklir Iran semakin tidak menentu. Setelah AS menarik diri dari JCPOA pada 2018 dan kemudian melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juli 2025, Teheran membatasi kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, mengakui bahwa hubungan normal dengan Iran kini sulit dibayangkan. "Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ada situasi politik yang mempengaruhi," ungkap Grossi.

Ia menegaskan, "Dari sisi kami, ada sejumlah kemajuan. Namun, fasilitas dan material nuklir tetap ada, terutama uranium dengan kadar pengayaan tinggi yang harus terus dipantau secara ketat. Jadi, proses politik dan pengawasan teknis berjalan bersamaan."

Di tengah kebuntuan ini, negosiasi nuklir antara AS dan Iran dijadwalkan berlanjut di Jenewa dengan Oman sebagai mediator. Sementara itu, tekanan ekonomi akibat sanksi yang diperketat pada 2025 terus membebani masyarakat Iran, menjadi bahan bakar bagi ketidakpuasan yang sewaktu-waktu dapat kembali meledak.

Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris.

Diadaptasi oleh Pratama Indra

Editor: Muhammad Hanafi