HIPMI Soroti Penyusutan Kelas Menengah Pengusaha di Sidang Pleno Makassar

MURIANETWORK.COM - Ketua Dewan Kehormatan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, secara resmi membuka Sidang Dewan Pleno (SDP) ke-18 organisasi tersebut di Makassar, Sulawesi Selatan. Sidang yang berlangsung pada Minggu (15 Februari 2026) ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan daerah, membahas berbagai tantangan ekonomi strategis, termasuk upaya menjaga ketahanan kelas menengah pengusaha di tengah gejolak global.

Makassar Dipilih Sebagai Tuan Rumah

Acara bertempat di Four Points by Sheraton Makassar itu dihadiri oleh sejumlah figur seperti Andi Amran Sulaiman, Andi Sudirman Sulaiman, dan Andi Rachmatika Dewi beserta jajaran Forkopimda setempat. Dalam laporannya, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari menjelaskan bahwa penunjukan Makassar sebagai lokasi penyelenggara merupakan hasil keputusan rapat lengkap badan pengurus pada Januari lalu.

"Saya laporkan kepada Ketua Dewan Kehormatan bahwa acara hari ini digelar di Makassar atas keputusan rapat lengkap BPP HIPMI," tuturnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa konsolidasi internal organisasi telah berjalan hingga ke 38 provinsi, mencakup empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Proses ini, meski penuh tantangan, dijalankan sebagai bentuk komitmen terhadap amanat Musyawarah Nasional.

"Memang tidak mudah, masing-masing daerah punya handicap berbeda, tapi amanat Munas harus kami jalankan," jelas Akbar.

Kelas Menengah Pengusaha Jadi Sorotan Utama

Forum strategis ini turut mengangkat isu target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintahan mendatang. Akbar menyoroti sebuah tantangan mendasar: penyusutan kelas menengah pengusaha yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.

"Kelas menengah kita turun dari 21 persen menjadi sekitar 17 persen dan terus mengalami degradasi. Perlu afirmasi dan insentif agar mereka bisa bertahan dan tumbuh," tegasnya.

Meski mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah, HIPMI menilai dukungan bagi segmen pengusaha menengah masih terbatas. Insentif yang ada dinilai lebih banyak menyentuh pelaku UMKM skala mikro dan kecil. Untuk menjawab hal ini, organisasi mengusulkan skema kredit khusus dengan plafon antara Rp20 miliar hingga Rp50 miliar.